Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong pelaku usaha nasional (PMDN) dan petani lokal untuk makin terlibat dalam pengembangan benih hortikultura, seiring dengan akan diberlakukannya UU 13/2010 tentang Hortikultura pada November tahun ini.
Sebelumnya, pemerintah juga menyatakan bahwa ancaman hengkangnya industri benih hortikultura berbasis modal asing (PMA) seiring dengan ketentuan batas kepemilikan modal asing 30%, tidak akan mengganggu penyediaan benih hortikultura nasional.
"Sejak UU itu keluar, pemerintah melihat pertumbuhan PMDN tambah besar, dan share market dari perbenihan hortikultura makin diisi oleh perusahaan dalam negeri, mendekat 50-50, trennya melewati angka 50%. Saya pikir dalam 3-5 tahun ke depan, share PMDN bisa 70%," kata Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim, Kamis (10/4/2014).
Hasanuddin menjelaskan, selama ini pemerintah juga telah menyiapkan kredit ketahanan pangan, namun memang susah diakses karena persyaratannya yang relatif rumit.
Khusus untuk petani hortikultura, jelasnya, pihaknya juga mengusahakan plafon atas kredit diperbesar, sebab tanaman horti modalnya besar.
Dia menggambarkan, setiap 1 ha cabe minimal membutuhkan Rp60 juta, dan minimal memiliki 2 ha. "Harusnya memang kredit ketahanan pangan dan energi tidak dibatasi 25 juta/orang, tapi 200-300 juta/orang," ujarnya.
Untuk tahun ini, paparnya, sektor hortikultura memiliki Rp500 miliar, yang dianggap masih terlampau kecil. Dia menargetkan, sedikitnya ada kredit Rp10 triliun dengan asumsi jumlah areal lahan buah seluas 1 juta ha membutuhkan biaya Rp10 juta/ha/tahun, sedangkan untuk sayur lebih besar lagi, yaitu Rp Rp40 triliun.
Hal ini dibutuhkan, kata Hasanuddin, untuk terus menggenjot PDB yang dihasilkan dari budi daya sektor hortikultura yang berada di posisi Rp250-Rp300 triliun/tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
