Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan pelaksanaan kerja sama kemitraan ekonomi Indonesia dengan Jepang (Indonesia-Japan Economic Partnership/ IJEPA) akan dikaji ulang karena dinilai masih merugikan Indonesia.
“Kami [sudah] ajukan review soal IJEPA. Sudah 6 bulan Indonesia mengajukan permintaan mereview,” ujarnya, Rabu (26/3/2014).
Hidayat menyayangkan review kerja sama ekonomi dengan Jepang hingga saat ini belum direspon. Selain itu, pihaknya menginginkan neraca perdagangan dengan Jepang seimbang. Jika perjanjian kerja sama hanya mengandalkan perdagangan, kata dia, Indonesia akan kesulitan.
“Sekarang ini kita tidak seimbang dari segi ekspor lebih sedikit, impornya lebih banyak,” ujarnya.
Menurutnya, semua perjanjian internasional bilateral maupun multilateral harus disertai masa evaluasi minimal 5 tahun. Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan untuk memasukkan klausul masa evaluasi dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Indonesia dengan Korea.
“Harus ada komitmen win-win solution,” ujarnya.
Kemenperin mencatat, sejak implemetasi IJEPA hingga 2012, pertumbuhan impor Indonesia dari Jepang justru mengalami pertumbuhan pesat, yakni, rata-rata tumbuh 25% per tahun. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Jepang justru menurun rata-rata sekitar 6,6% per tahun.
“Perjanjian harus bisa meningkatkan ekonomi kedua pihak. IJEPA akan kami evaluasi. Kami menunggu dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Evaluasi itu perlu persiapan," kata Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahajana.
