Bisnis.com, JAKARTA - Nyaris persis mengulang situasi tahun lalu, depresiasi rupiah yang diikuti berkurangnya produksi (lifting) minyak tahun ini berisiko membuat pagu subsidi bahan bakar minyak kembali jebol hingga lebih dari Rp40 triliun.
Rupiah sejak awal tahun sudah bergerak di kisaran Rp12.000 per dolar Amerika Serikat atau 14% lebih tinggi dari asumsi APBN 2014 sebesar Rp10.500 per dolar AS. Awal pekan ini, rupiah bahkan terjerembab lagi 0,4% ke Rp12.230 per dolar AS, menurut Bloomberg Dollar Index.
“Akibat depresiasi rupiah saja, subsidi BBM tahun ini bisa jebol 20% menjadi Rp252 triliun dari pagu Rp211 triliun. Apakah ini kerugian negara, saya kira itu pertanyaan penting yang harus dijawab oleh Kementerian Keuangan,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz, Senin (27/1).
Tahun lalu, dari pagu subsidi BBM Rp200 triliun, realisasinya Rp250 triliun alias jebol Rp50 triliun. Risiko ini sudah diingatkan sejak September 2013, ketika kurs rupiah mendekati Rp11.500 per dolar AS, atau 20% di atas asumsi APBN-P 2013 sebesar Rp9.600 per dolar AS. (Bisnis, 20/9/2013)
Dalam perhitungan Harry, angka jebol subsidi BBM sebesar Rp40 triliun lebih tahun ini baru berasal dari faktor perlemahan rupiah dan belum menghitung faktor lain. Jika faktor realisasi lifting minyak yang di bawah asumsi APBN ikut dihitung, maka pembengkakan subsidi BBM niscaya lebih besar.
Karena itu, dia menegaskan, menarik dicermati bagaimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pekan lalu merilis rencana pengurangan target lifting minyak sebesar 50.000 barel per hari (bph) menjadi 820.000 bph dari target APBN 2014 sebesar 870.000 bph.
Bahkan, akibat cuaca buruk belakangan ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) baru saja melaporkan proyeksi lifting minyak nasional yang lebih rendah dari rencana Kementerian ESDM, yaitu menjadi 745.000 bph.
Dengan segala perkembangan terkini itu, sambung politisi Partai Golkar itu, DPR kini menunggu langkah pemerintah menyikapi potensi pembengkakan subsidi BBM. Pemerintah, punya opsi apakah memilih menghemat belanja, menambah defisit anggaran atau mengurangi kuota subsidi BBM.
Selengkapnya klik: http://epaper.bisnis.com/index.php/ePreview#
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
