Bisnis.com, JAKARTA - Rencana penaikan tarif tenaga listrik (TTL) sejak Mei 2014 dinilai akan mendorong kenaikan biaya operasional (service charge) ruang ritel.
Head of Strategic Consulting Jones Lang LaSalle Vivin Harsanto mengatakan seperti rencana penaikan nilai jual object pajak Provinsi DKI pada Februari 2014, penyesuaian tarif tersebut merupakan hal yang tidak bisa dikontrol developer dan para penyewa. Menurutnya, penaikan tersebut niscaya akan membebani para tenant ruang ritel dengan kenaikan biaya service charge.
Oleh karena itu, dia menyatakan developer mesti mencari solusi terbaik agar tidak merugi dan sekaligus tidak terlalu membebani para penyewa.
“Jika ini membebani, apakah landlord harus bayarin? Kan tidak. Itu mungkin sebagian didukung oleh landlord, sebagian ke tenant. Tetap harus ada pembebanan ke tenant,” ujarnya seusai Quarterly Media Briefing Jones Lang LaSalle, Q4 2013 Review, Kamis (23/1/201).
Sebelumnya, pemerintah dan Komisi VII DPR menyepakati penaikan tarif listrik bagi industri golongan I3 (naik 38,9%) yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia dan I4 (64,7%) secara bertahap setiap 2 bulan, terhitung mulai 1 Mei 2014 sampai dengan Desember 2014.
Selain golongan industri besar, Komisi VII dan pemerintah juga membahas mengenai tarif penyesuaian (adjustment)untuk empat golongan yang juga tidak akan disubsidi mulai 1 Mei 2014, yakni golongan rumah tangga besar (R3) berdaya 6.600 VA ke atas, golongan bisnis menengah (B2) berdaya 6.600 VA-200 kVA, golongan bisnis besar (B3) berdaya di atas 200 kVA dan kantor pemerintah sedang (P1) berdaya 6.600 VA-200 kVA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
