Bisnis.com, JAKARTA—Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah untuk lebih fokus memaksimalkan kewajiban mencampurkan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel 10% daripada subsidi tetap bahan bakar minyak (BBM) agar pagu belanja subsidi tak terus-menerus jebol.
Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto menuturkan kebijakan campuran biofuel 10% itu dinilai belum maksimal, padahal itu termasuk kebijakan yang bagus.
“Kemarin biofuel yang dijanjikan 10% saja belum efektif. Itu dulu yang harus dilakukan,” katanya seperti diberitakan Bisnis Indonesia, Rabu (22/1/2014).
Selain itu, DPR juga mendesak pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar gas (BBG) dengan menyediakan infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).
Dia mengkritisi kebijakan pemerintah yang mendesak kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan BBG, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan SPBG.
“Dorong juga BBG sehingga fuel mix untuk transportasi tersedia, termasuk mendirikan SPBG,” tegasnya.
Meskipun demikian, pemerintah sudah melakukan upaya pembatasan subsidi, tetapi nantinya itu dinilai malah akan menimbulkan kelangkaan BBM.
“Jadi, itu masalah lagi lho. Sekarang bukan hanya tergantung harga BBM, tetapi juga depresiasi rupiah,” tuturnya.
