Bisnis.com, JAKARTA – Usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) disambut baik, tetapi pemerintah pusat mempertanyakan mekanisme pencabutan tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan usulan pencabutan subsidi BBM untuk wilayah Jakarta yang digulirkan oleh Ahok cukup baik, tetapi implementasinya masih dipertanyakan.
“Saya belum baca suratnya, usulan itu bagus tapi harus dirundingkan lebih dulu dengan DPR,” ungkapnya, Selasa (17/12).
Menurutnya, usulan pengurangan subsidi bbm itu tidak bisa diputuskan sepihak dan harus dilihat konsekuensinya terhadap masyarakat.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan pengimplementasian harga BBM sesuai dengan harga ekonominya harus dikaji lebih dalam karena dirinya yakin tidak semua masyarakat Jakarta mampu menjangkaunya.
“Untuk daerah tertentu misalnya Batam dan Tarakan, saya kira mereka mampu, tetapi kalau Jakarta tunggu dulu,” tambahnya.
Selain itu, dia tidak setuju dengan istilah pencabutan subsidi karena pemberian subsidi kepada masyarakat tidak mampu didukung oleh Undang-undang.
“Mungkin pengelolaannya saja yang perlu diatur lebih arif atau pengalihan subsidi BBM ke pendidikan atau kesehatan. Mungkin itu maksudnya Ahok,”ucapnya.
Walaupun begitu, dirinya mengakui usulan Ahok tersebut merupakan reaksi atas meningkatnya beban subsidi BBM dari tahun ke tahun yang semakin menekan defisit neraca transaksi berjalan selama ini.
“Apalagi ekonomi tumbuh sehingga memacu pertumbuhan konsumsi, membengkaknya subsidi BBM juga tidak terhindari,”imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
