Bisnis.com, JAKARTA— Terkait dengan antisipasi pengurangan stimulus bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve, ekonom PT Bank Mandiri Tbk Destry Damayanti mengatakan pemerintah harus segera menerbitkan dan mengimplementasikan paket kebijakan fiskal guna menghadapi risiko capital outflow setelah the Fed memulai tapering.
Menurut dia, kenaikan BI Rate 175 bps jadi 7,5% dalam 6 bulan merupakan sinyal dari BI untuk mempertahankan stabilitas, meski harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. “Sekarang tinggal pemerintah bergerak dari sisi fiskal dengan implementasi paket kebijakan yang sudah terbit.”
Paket kebijakan fiskal yang dinantikan itu antara lain upaya mendorong ekspor dengan strategi memberikan insentif pajak bagi industri padat karya berorientasi
ekspor. Selain itu, pemerintah juga merelaksasi ekspor bijih mineral terbatas bagi pengusaha yang serius membangun smelter.
Untuk menekan impor minyak dan gas, pemerintah juga akan meningkatkan kandungan biodiesel dalam bahan bakar minyak menjadi jadi 10%. Impor juga akan
ditekan dengan menaikan pajak barang mewah dari 75% menjadi 125-150%
Dari sisi investasi, pemerintah akan merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang akan melonggarkan batasan kepemilikan asing pada lima sektor dan 10 bidang usaha.
Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi investor asing yang melakukan investasi ulang dari keuntungan yang didapat.
Meski demikian, hingga kini payung hukum kebijakan tersebut belum terbit. Menanggapi hal ini, Destry mengatakan pembuatan kebijakan di pemerintah yang membutuhkan waktu karena melibatkan banyak instansi mungkin bisa dipahami. Namun, kebijakan fiskal sebaik apa pun akan kurang bermafaat kalau terlambat diterbitkan.
Menurutnya, masih banyak langkah yang bisa ditempuh pemerintah guna menekan impor dan menaikkan ekspor untuk me nye imbangkan neraca transaksi berjalan. “Mulailah
dari pemetaan in dustri dengan banyak kandungan impor dan ekspor. Dari sana bisa dipilah insentif dan disinsentifnya.”
