Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah harus segera memperkuat fondasi industri jasa nasional guna menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Ketua Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan industri jasa termasuk sektor yang rawan dalam kaitannya dengan MEA 2015.
“Itu semua bisa dilihat dari laju defisit transaksi perdagangan jasa yang tidak kunjung membaik dari tahun ke tahun karena banyak dikuasai oleh asing,”ujarnya di Jakarta, Sabtu (16/11/2013).
Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada kuartal III/2013 sebanyak US$8,45 miliar atau 3,8% dari produk domestik bruto (PDB), turun dari kuartal II/2013 yaitu US$9,9 miliar atau 4,4% dari PDB.
Salah satu tekanan terbesar dari defisit transaksi berjalan adalah membengkaknya impor migas. Penurunan defisit transaksi berjalan didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas dan berkurangnya defisit neraca jasa dan pendapatan.
Walaupun terdapat perbaikan pada neraca jasa, tetapi defisit transaksi jasa hanya menurun tipis dari US$3,12 miliar menjadi US$2,61 miliar. “Contohnya kelas menengah kita yang lebih suka berwisata ke luar negeri dibandingkan negeri sendiri,”ucapnya.
Dia mengakui sektor industri jasa pariwisata Indonesia memang masih kalah dibandingkan rata-rata negara Asean lainnya, terutama jika dilihat dari ketersediaan infrastruktur, dan sistem transportasi yang memadai.
Selain sektor jasa, dia juga menggarisbawahi kesiapan RI di sektor keuangan dan tenaga kerja professional.
Seiring dengan kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan BI, dia khawatir hal tersebut dapat menurunkan sisi kompetitif perbankan Indonesia.
“Rata-rata suku bunga Asean sekitar 3%, kalau itu dinaikkan terus-menerus jangan salahkan pengusaha swasta pinjam di CIMB Singapura, Krungthai Bank di Thailand yang bunganya di bawah itu,“ tegasnya.
Tidak kalah pentingnya, MEA 2015 akan membuat mobilisasi pekerja asing bergerak bebas di Indonesia yang tentunya akan mengancam posisi tenaga kerja dalam negeri.
“Intinya kita harus memperjelas mutual recognition agreement (MRA) sehingga ada mekanisme khusus bagi pekerja asing yang ingin masuk Indonesia,”tekannya.
Dia mencontohkan, misalnya profesi dokter harus dilengkapi sertifikasi dari Ikatan Doketr Indonesia (IDI) dan berbahasa Indonesia.
Hingga saat ini, hanya beberapa daerah saja yang sadar akan pemberlakuaan MEA pada 2015, contohnya Bali.“Gubernur Bali mulai menyiapkan peraturan daerah yang mewajibkan setiap turis asing di Bali harus menguasai bahasa Bali,”jelasnya.
Kesadaran yang rendah akan MEA yang segera diberlakukan pada 2015 juga dikhawatirkan Telisa yang merupakan salah satu dari anggota tim MEA 2015 di Bappenas.
“Khususnya daerah perbatasan, ini cukup rawan. Belum ada persiapan dan sosialisasi yang mendalam mengenai MEA di daerah perbatasan, apalagi daya saing tenaga kerja di sana [perbatasan] bisa dibilang amsih rendah],”ungkapnya.
Sementara itu, pengajar senior Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Universitas Indonesia Nuzul Achzar berpendapat Indonesia harus mulai bertransformasi dari jasa konsumsi seperti retail dan laundry ke jasa produksi misalnya logistik, jasa akuntasi, dan finansial .
“Justru potensi penggerak perekonomian kita berada pada jasa produksi, bukan jasa konsumsi,”katanya.
Menurutnya, Indonesia harus mencontoh Singapura yang sebagian besar perekonomiannya ditopang oleh sektor jasa produksi.
