Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pemerintah tak Perpanjang Kontrak Koba Tin

Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak karya perusahaan timah PT Koba Tin, setelah dua kali memperpanjangnya dengan total waktu 5 bulan.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 24 September 2013  |  18:24 WIB
Pemerintah tak Perpanjang Kontrak Koba Tin
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak karya perusahaan timah PT Koba Tin, setelah dua kali memperpanjangnya dengan total waktu 5 bulan.

Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak karya Koba Tin berlaku sejak 18 September 2013. Saat ini, pengelolaan wilayah kerja pertambangan perusahaan itu diserahkan kepada PT Timah (Persero) Tbk.

“Keputusan untuk tidak memperpanjang itu diambil setelah pemerintah melalui tim khusus melakukan evaluasi secara menyeluruh dari keberadaan Koba Tin,” katanya di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Kontrak karya perusahaan yang 75 persen sahamnya dimiliki Malaysia Smelting Corporation melalui Kajuara Mining Corporation Pty Ltd ini telah berakhir pada 31 Maret 2013. Menteri Jero Wacik sempat memperpanjang tiga bulan hingga 30 Juni, lantas ditambah lagi dua bulan sampai 31 Agustus, karena belum bisa membuat keputusan.

Perjanjian kontrak karya Koba Tin pertama diteken untuk periode 1971-2003. Kemudian pada 2000, pemerintah memperpanjang kontraknya selama 10 tahun sejak masa berakhir kontraknya, atau untuk periode 2003-2013.

Susilo menegaskan pemerintah memiliki alasan kuat untuk tidak memperpanjang kontrak karya perusahaan patungan dengan Malaysia Smelting Corporation (MSC) Berhad. “Dalam kasus Koba Tin, sudah beberapa tahun rugi terus, kewajibannya juga tidak dijalankan, dan ada juga usulan untuk tidak diperpanjang dari masyarakat lokal, maupun partner kerjanya,” jelasnya.

Sementara itu, wilayah kerja pertambangan Koba Tin saat ini menjadi wilayah pencadangan negara (WPN). PT Timah hanya akan mengelola wilayah itu, tetapi tidak diperkenankan memproduksi timah, hingga pemerintah menunjuk kontraktor wilayah itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kontrak karya koba tin
Editor : Ismail Fahmi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top