Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Meteri Prekonomian, Rizal Ramli mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan audit atas pinjaman luar negeri yang dinilai terus bertambah sejak sepuluh tahun terakhir ini.
Audit itu, ujarnya, sangat diperlukan mengingat bunga pinjaman atas utang luar negeri lebih besar dari negera-negara berkembang yang lain seperti Vietnam dan Filipina. Akibat tingginya bunga pinjaman itu jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari tahun ke tahun juga meningkat tajam sampai Rp1.600 triliun.
BPK bisa melakukan audit utang luar negeri selama sepuluh tahun terakhir ini. Apalagi ketika Sri Mulyani menjabat sebagai menteri keuangan, bunga yang harus dibayarkan ke IMF melebihi negara-negara berkembang yang lain, ujarnya dalam satu diskusi bertema ketahanan ekonomi.
Selain Rizal, turut menjadi nara sumber pada acara diskusi yang diselenggarakan MPR itu Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta dan Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid di Gedung MPR.
Menurutnya, selain tingginya bunga pinjaman, banyak proyek Bank Dunia yang dikorupsi oleh pejabat Indonesia. Sayangnya, ujar Rizal, Bank Dunia membiarkan perilaku korupsi itu berkembang sehingga menggerogoti pembangunan ekonomi nasional.
Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid menegaskan pertumbuhan ekonomi negara saat ini secara umum baik. Hanya saja utang luar negeri terus bertambah besar, dan pengelolaan sumber daya alam negara makin jauh dari amanat konstitusi.
