Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai gagal menstimulasi perekonomian karena tidak sanggup mengamankan sejumlah target dalam APBN-P 2013.
Kepala Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) Agustinus Prasetyantoko menyayangkan ketidakoptimalan pemerintah menyerap anggaran, padahal hal itu dapat menjadi stimulus fiskal di tengah kondisi perekonomian yang rapuh.
“Penurunan pajak memang bisa ditutup dengan penerbitan utang, tetapi penyerapan itu isu serius karena justru sangat kita butuhkan untuk menstimulasi ekonomi,” katanya, Minggu (8/9/2013).
Peran konsumsi pemerintah selama ini hanya 8% terhadap total PDB. Namun, menurut Praseyantoko, di tengah fundamental ekonomi yang rapuh, ketidakmampuan pemerintah merealisasikan anggaran dapat memicu sentimen negatif.
Untuk diketahui, pemerintah hanya sanggup merealisasikan 90% dari pagu anggaran belanja kementerian/lembaga Rp622 triliun menyusul kinerja penyerapan yang kurang optimal selama 8 bulan pertama 2013.
Kesulitan terutama pada realisasi belanja modal yang biasanya baru terserap pada semester II. Hingga 31 Agustus, realisasi belanja modal masih Rp60,6 triliun atau 31,4% dari pagu anggaran 2013 senilai Rp192,6 triliun.
Pemerintah juga menyatakan tak mampu mengejar target pajak Rp995,2 triliun tahun ini karena situasi ekonomi global yang tidak pasti membuat tren pelemahan harga komoditas berlanjut dan menggerus penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan.
Padahal, PPh badan selama ini berkontribusi sekitar 70% terhadap total penerimaan pajak. Risiko penerimaan pajak sudah terlihat menyusul realisasi penerimaan pajak hingga Agustus jauh dari harapan, yakni hanya Rp556,03 triliun atau hanya 55,89% dari target APBN-P 2013.
“Penerimaan pajak yang pasti tidak sesuai target, di bawah APBN-P,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Jumat (6/9/2013).
.jpg?w=348&h=261)
