Bisnis.com, JAKARTA--Batas harga rumah bersubsidi dinilai tidak perlu naik jika pemerintah mampu mencari solusi khususnya terkait masalah tingginya harga tanah.
“Kalau pemerintah mampu mencari solusi terbaik khususnya untuk mengatasi masalah harga tanah, seharusnya harga bisa ditekan,” ujar Anggota DPR Komisi V Yoseph Umar Hadi usai Tasyakuran Hari Perumahan Nasional di Jakarta, Senin (26/8/2013).
Menurutnya, kenaikan tidak seharusnya dilakukan saat ini, mengingat backlog (kekurangan rumah) sudah sangat tinggi. Di sisi lain, daya beli masyarakat tidak mengalami peningkatan signifikan.
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo mengkhawatirkan kondisi perumahan pada akhir tahun sampai awal tahun depan. Pasokan perumahan, jelasnya, tidak bisa tercapai sesuai target jika tidak dilakukan penyesuaian batas harga rumah bersubsidi sesuai permintaan pengembang swasta.
“Pasokannya akan rendah. Yang mensuplai kan pengembang swasta. Kalau mereka tidak membangun,” katanya.
Di sisi lain, tuntutan kenaikan harga tersebut terjadi seiring dengan berbagai tekanan kondisi perekonomian nasional. Kenaikan harga bahan bakar minyak, tingginya inflasi, gejolak ekonomi dunia, dan kenaikan harga tanah, paparnya, terus mendorong biaya pembangunan rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
