Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha menanti janji pemerintah meluncurkan berbagai insentif untuk industri padat karya dalam paket kebijakan ekonomi guna mencegah Indonesia jatuh ke jurang krisis.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Benny Soetrisno mengatakan industri padat karya harus diberi insentif agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana diinginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Untuk bisa bertahan, industri harus diberi insentif agar bergairah,” katanya seusai rapat koordinasi pengusaha dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (22/8/2013) malam.
Seperti diketahui, pemerintah menjanjikan akan meluncurkan insentif perpajakan untuk menopang sektor riil, termasuk industri, dalam paket kebijakan ekonomi dalam rangka menangkal krisis.
Insentif itu antara lain diberikan untuk industri bahan baku setengah jadi (intermediate goods), kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development), penangguhan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak badan.
Pemerintah juga akan memperlonggar regulasi tax holiday dan tax allowance serta merevisi aturan daftar negatif investasi (DNI) menjadi lebih ramah terhadap investasi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit menyampaikan situasi yang kondusif mengenai perburuhan dan pengupahan menjadi insentif nonfiskal yang dinantikan pengusaha.
Menurutnya, pengupahan selama ini tidak lagi dijalankan melalui mekanisme bipartite atau tripartite, tetapi semata berdasarkan desakan buruh melalui unjuk rasa.
Kenaikan upah minimum yang melejit di luar perkiraan itulah yang mengerek biaya produksi dan mengganjal ekspor produk manufaktur, seperti garmen dan sepatu. “Yang bisa menyelamatkan (perekonomian), pertama itu pengupahan dan ketenagakerjaan. Law enforcement harus jalan,” katanya
Perbaikan pelabuhan di Tanah Air, lanjutnya, juga menjadi insentif nonfiskal yang diharapkan pengusaha sehingga mampu mendorong ekspor. Kendati demikian, Anton mengusulkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri yang 100% berorientasi ekspor, tidak sekadar restitusi PPN.
Agak berbeda, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Fiskal, Moneter dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani mengusulkan agar pemerintah memberi perhatian lebih kepada sektor pariwisata untuk menyelamatkan perekonomian.
Menurutnya, kunjungan wisatawan yang tinggi akan memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat setempat, di samping memberikan tambahan bagi devisa.
Untuk itu, dana promosi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu ditambah dan kemudahan bagi wisatawan perlu diberikan, misalnya dengan menerapkan visa on arrival secara online.
“Kalau dikerjakan dengan cepat, pada semester duajumlah turisnya lebih besar. Hasilnya bisa langsung dirasakan buat negara dan masyarakat langsung,” tuturnya.
Hariyadi memberi gambaran jumlah turis Thailand bisa mencapai 21 juta orang per tahun, Malaysia 24 juta orang per tahun karena pemerintahnya agresif menggarap sektor pariwisata.
Adapun jumlah wisatawan Indonesia hanya 8 juta orang per tahun karena tak ada kemudahan bagi wisatawan di samping dana promosi yang minim.
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi berharap paket kebijakan ekonomi yang diumumkan Presiden dapat meredam berbagai spekulasi yang terjadi di pasar keuangan maupun sektor riil.
“Mudah-mudahan ini semua diselesaikan besok (Jumat, 23/8) oleh pemerintah, sehingga kita semua bisa bekerja dengan normal lagi dan tidak terlibat dengan spekulasi-spekulasi tak perlu. Kami dari dunia usaha akan bantu selesaikan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
