Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 1.600 ekor sapi hidup siap potong dari Australia siap masuk ke Indonesia. Sapi-sapi tersebut merupakan bagian dari program impor sapi hidup siap potong pemerintah untuk menjaga persediaan daging sapi dalam negeri, khususnya menjelang Lebaran.
Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini mengatakan pihaknya sudah mengirim dua dokter hewan ke Darwin untuk melakukan pemeriksaan terhadap sapi-sapi siap potong yang di impor Indonesia.
“Sudah kami kirim dua dokter hewan ke sana [Australia] untuk melakukan tindakan karantina dan analisis risiko di negara asal, sekitar 1.600 ekor sudah siap di kapalkan besok [Selasa] malam, rata-rata bobot hidupnya sekitar 550 kg,” jelasnya, Senin (22/7).
Banun juga menjelaskan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tim karantina, menurutnya, hal itu disesuaikan dengan kondisi lapangan yang terjadi. “Kalau dalam waktu dekat ada yang segera diberangkatkan, mungkin kami perlu menambah beberapa oraang lagi ke sana,” katanya.
Tindakan pengawasan yang dilakukan, lanjut Banun, tidak hanya ketika sapi-sapi tersebut masih di negara asalnya, tetapi juga selama pengapalan sapi-sapi tersebut ke Indonesia. Tindakan ini perlu di lakukan demi menjaga keamanan daging dari sapi-sapi tersebut.
“Ada tindakan karantina di kapalnya, kami tetap mengawalnya sampai Tanjung Priok. Bahkan sampai ke RPH (Rumah Potong Hewan) juga kami kawal,” terangnya.
Meskipun pengawasan cukup ketat, menurutnya, sistem karantina yang selama ini dilakukan pemerintah Australia cukup bagus. “Australia sudah sangat baik dalam hal ini, karena mereka sejak awal sudah concern terhadap kesehatan hewan mereka,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan resmi membuka keran impor sapi hidup siap potong dalam rangka menjaga persediaan dan menurunkan harga daging sapi hingga akhir 2013. Importasi ini akan dilakukan oleh industri pemotongan hewan (feedlotter) dan beberapa RPH yang sudah terintegrasi.
Daging dari sapi-sapi impor ini rencananya di jual dengan harga tidak lebih dari Rp.75.000 per kilogramnya. Untuk itu mengikat komitmen importir, pemerintah meminta importir membuat pernyataan secara tertulis untuk menjual tidak melebihi harga yang sudah ditentukan pemerintah.
