Bisnis.com, JAKARTA – Jepang menagih komitmen Indonesia dalam memuluskan realisasi proyek PLTU Batang berkapasitas 2x1.000 megawatt menyusul pembebasan lahan yang masih mengganjal.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan Senior Vice Minister of Cabinet of Japan Yasutoshi Nishimura di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (15/7/2013).
“Mereka mempertanyakan pembebasan lahan, tapi sudah saya sampaikan bahwa dari 200 hektare yang kita butuhkan, yang belum dibebaskan relatif tinggal sedikit,” ujar Hatta.
Sebelumnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji menyebutkan dari 280 hektare lahan yang dibutuhkan, baru 180 hektare yang dibebaskan. Sisanya masih alot dibicarakan dengan masyarakat setempat.
Kekhawatiran itu, lanjutnya, wajar mengingat penyelesaian pembayaran (financial closing) pembebasan lahan dijadwalkan rampung Oktober 2013.
Seperti diketahui, dalam megaproyek senilai Rp30 triliun itu, Jepang ikut andil melalui perusahaan swastanya, yakni J Power dan Itochu.
Kedua perusahaan itu bergabung dengan investor lokal Adaro dalam konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia dengan saham masing-masing 34%, 30% dan 34%.
Sementara itu, Yasutoshi mengapresiasi kerja sama dengan Indonesia di bidang pembangunan infrastruktur energi selama ini.
“PLTU Batang akan menggunakan energi yang lebih efisien dan teknologi canggih,” ujarnya. (ra)
.jpeg?w=348&h=261)
