Bisnis.com, JAKARTA--Masalah sharing pemberi kerja atau pemerintah dalam iuran tabungan perumahan rakyat (tapera), yang tengah dibahas dalam RUU Tapera di DPR, masih dalam posisi tarik ulur.
F. Teguh Satria, Ketua Komite Tetap Kebijakan Bidang Properti dan Kawasan Industri Kadin, mengatakan kewajiban kontribusi pemberi kerja dalam iuran tetap harus tertuang di dalam UU.
“Ini masalah tanggung jawab. Keterikatan bahwa pekerja dibantu oleh yang orang yang memberikan kerja. Tidak harus besar, misalnya 1% dari upah,” tegasnya, Jumat (12/7/2013).
Kondisi saat ini adalah, jelasnya, pemerintah sebagai pemberi kerja merasa kesulitan untuk menanggung hal tersebut. “Kalau pemerintah saja tidak mau, jangan harap swasta akan ikut.”
Teguh memamparkan keberadaan RUU Tapera diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah backlog (kekurangan rumah) yang mencapai 15 juta unit rumah saat ini. Azas gotong royong, harus dipahami, di mana yang kuat bersama-sama membantu yang lemah.
Sebelumnya, pemerintah juga Asosiasi Pengusaha Indonesia merasa berkebaratan untuk terlibat dalam iuran. Pemerintah menilai itu akan menjadi beban baru dalam APBN, dan Apindo berpendapat beban baru tersebut akan menghambat perusahaan untuk bersaing.
Anggota DPR menganggap keterlibatan pemberi kerja sangat penting seperit yang juga diterapkan di negara-negara lain, agar pelaksanaan tapera bisa berjalan efektif.
