Bisnis.com, JAKARTA - Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera terus menyita perhatian masyarakat akhir-akhir ini.
Program yang sudah lama dicanangkan dan rencana akan diterapkan dalam waktu dekat membuat sebagian besar masyarakat menolak program yang dikeluarkan oleh pemerintah ini.
Program ini memotong gaji setiap pegawai pemerintah, swasta, maupun pekerja mandiri senilai 3% dari gaji yang diterima setiap bulannya.
Jika dilihat dari perspektif ekonomi, program ini akan menurunkan tingkat konsumsi secara agregat karena masyarakat harus menahan konsumsi nya sekarang untuk ditabung atau diinvestasikan untuk program tapera sehingga pendapatan nasional akan diproyeksikan turun dan ekonomi akan kontraksi.
Meskipun demikian, program ini memiliki dampak positif jika dikelola optimal untuk mengatasi persoalan kepemilikan rumah bagi pekerja.
Akan tetapi, masyarakat mempertanyakan konsistensi pemerintah selama ini seringkali koruptif dalam mengelola keuangan negara sehingga kepercayaan publik relatif rendah.
Baca Juga
Program Tapera memberikan ruang kemudahan bagi masyarakat khususnya pekerja muda di Indonesia untuk memiliki rumah. Skema program ini berupa tabungan yang dapat dicairkan pada waktu dan nilai tertentu untuk memberikan kemudahan kredit rumah.
Dengan naiknya harga properti rumah tiap tahun, program ini dinilai memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna. Meskipun demikian, program ini memiliki tantangan jika diterapkan dalam waktu dekat.
Pertama, secara agregat, program ini akan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat dalam beberapa kurun waktu tertentu sehingga pendapatan domestik (PDB) akan turun dan target pertumbuhan ekonomi yakni 5,2% pada 2024.
Jika dicermati periode triwulan I/2024, tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,91%, investasi tumbuh 3,79%, dan ekspor tumbuh 0,5%.
Sementara itu, belanja pemerintah mengalami kenaikan signifikan dengan tumbuh 19,90%. Belanja pemerintah mengalami pertumbuhan paling tinggi dikarenakan masifnya pengeluaran untuk membiayai pembangunan IKN dan infrastruktur serta program jaminan sosial yang digelontorkan sebagai bantalan sosial.
Hal ini menandakan bahwasanya ekonomi Indonesia pada tahun 2024 terjadi perlambatan signifikan sehingga program Tapera belum tepat untuk diterapkan dalam waktu dekat.
Selain itu, program Tapera juga diperuntukkan bagi pekerja mandiri dan swasta yang pendapatannya relatif tidak stabil. Jika diterapkan, diproyeksikan akan terjadi risiko gagal bayar yang cukup tinggi sehingga program ini memiliki tantangan yang besar untuk diterapkan dalam waktu dekat.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan sangat penting untuk menyerap aspirasi pekerja yang saat ini lebih dominan menolak program yang dicanangkan dan melakukan evaluasi dalam peningkatan kesejahteraan pekerja saat ini.
IKN dan Dampaknya
Pembangunan IKN sampai saat ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tujuan utama pemindahan Ibu kota ke Kalimantan Timur dilakukan agar pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan bisa diwujudkan.
Selain itu, terkonsentrasi pembangunan yang saat ini masih jawa sentris dapat dilakukan dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan sehingga aktivitas ekonomi lebih merata dan pembangunan lebih berkelanjutan.
Meskipun demikian, pembangunan IKN menimbulkan polemik di masyarakat di mana proses pembangunan yang dilakukan secara cepat dan terkesan tergesa-gesa membuat publik menyoroti hakikat urgensitas pemindahan ibu kota dalam jangka waktu yang amat singkat.
Tujuan awal IKN dibangun dengan menggunakan skema dana kolaborasi APBN, KPBU, dan swasta. Akan tetapi, pada 2024 penggunaan APBN telah mencapai 16,1% dari target maksimal 20%.
Dengan demikian, upaya menarik investor untuk pembangunan IKN relatif masih terkendala saat ini. Pembangunan IKN yang didominasi dana APBN dan belum adanya investor asing yang masuk sehingga diperkirakan pembangunan IKN memiliki tantangan yang lebih tinggi ke depannya. Artinya proyek pembangunan IKN berpotensi mangkrak dalam waktu dekat.
Jika dilihat dari ekonomi makro, pembangunan IKN yang saat ini didominasi oleh APBN membuat belanja pemerintah membengkak sehingga defisit akan terus melebar.
Dampaknya, terjadi peningkatan utang luar negeri dalam beberapa tahun ke depan secara signifikan. Besarnya belanja pemerintah membuat pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas, sektor ekonomi produktif tidak tumbuh dan efek multiplier yang ditimbulkan terhadap peningkatan pendapatan nasional relatif lambat.
Dualitas TAPERA & IKN
Fakta saat ini posisi APBN Indonesia sangat terbatas. Ruang fiskal yang sempit ini memiliki tantangan yang besar pada 2024 selain pergantian pemerintahan transisi juga masih tingginya pengeluaran infrastruktur yang dibayarkan termasuk IKN.
Selain itu, tingginya utang negara yang yang jatuh tempo tahun 2025 sebesar Rp800 triliun (Kompas, 2024) dan realisasi program janji kampanye presiden terbaru akan menguras porsi APBN yang lebih berat dari sebelumnya.
Selain itu, dugaan publik terkait dana Tapera akan dialihfungsikan ke pembangunan IKN bukan berarti salah dan layak diabaikan. Akan tetapi, persepsi ini muncul dikarenakan keresahan kesejahteraan tenaga kerja yang masih belum sesuai.
Masih tingginya angka pengangguran (9,1%) dan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cenderung lesu membuat publik lebih responsif dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam komunikasi publik terkait rencana implementasi kebijakan yang bersifat pengelolaan APBN dan lebih fokus ke persoalan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan pembangunan yang lebih inklusif.
