BISNIS.COM, JAKARTA – Pemerintah menjanjikan perbaikan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat menyusul banyaknya penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana mengatakan PT Pos Indonesia (Persero) akan menyusun daftar penerima BLSM yang telah meninggal, pindah alamat atau beralih status menjadi kaya.
Daftar itu disusun berdasarkan laporan dan pengembalian kartu perlindungan sosial (KPS) dari setiap kelurahan/desa.
Daftar dan KPS tersebut selanjutnya diserahkan kembali kepada kepala desa/lurah yang kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah desa untuk menentukan pengganti penerima BLSM sebelumnya.
Hingga pekan lalu, Bappenas mendapat laporan bahwa sekitar 10.000 KPS dikembalikan ke PT Pos karena tidak tepat sasaran.
“Silakan dengan daftar itu, lurah atau kepala desa mengadakan musyawarah, kumpulkan warganya. Misalkan ada 100 kartu yang harus diganti, silakan siapa yang menurut musyawarah berhak,” katanya.
Langkah itu dilakukan untuk memperbaiki penyaluran BLSM pada tahap II (Agustus-September) yang menurut rencana dilakukan pada Agustus.
Namun, perbaikan data itu pun hanya dapat dilakukan jika ada laporan dari penerima BLSM atau kelurahan. Tanpa itu, pemerintah tidak akan mengetahui penyaluran tepat sasaran atau tidak.
Seperti diketahui, penyaluran BLSM di sejumlah daerah salah sasaran, yakni penerima termasuk golongan mampu. Di Wonogiri misalnya, perangkat desa dan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) terdaftar sebagai penerima BLSM (Solopos, 1/7).
Di Bantul, pengusaha batik berskala ekspor juga dilaporkan menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi itu (Harian Jogja, 4/7).
Sementara itu, realisasi penyaluran hingga Minggu (7/7) masih 28,04% dari alokasi BLSM tahap I sebesar Rp4,66 triliun.
PT Pos Indonesia melalui www.kompensasi.info menyebutkan BLSM baru disalurkan kepada 4,36 juta rumah tangga sasaran (RTS) atau senilai Rp1,31 triliun. Artinya, masih ada dana Rp3,35 triliun yang belum disalurkan kepada 11,17 juta RTS.
