BISNIS.COM, JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) mempercepat penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat mengingat realisasi pembayaran yang masih lamban, yakni 5,81% dari alokasi dana Rp4,66 triliun pada tahap I.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) I Ketut Mardjana mengatakan pihaknya mempercepat penyaluran BLSM hingga tingkat kabupaten dan kecamatan di 33 provinsi mulai 1 Juli dari jadwal semula 8 Juli.
Dengan akselerasi itu, diharapkan pembayaran dana tahap I kompensasi sosial kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu rampung sekitar 15-20 Juli.
“Mulai 1 Juli, BLSm untuk semua kabupaten dan kecamatan akan kami bayarkan, kecuali ada permintaan dari pemda (untuk menunda). Seperti Papua misalnya yang meminta ditunda jadi 4 Juli karena ada kegiatan peringatan di sana,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (30/6/2013).
Data yang dilansir www.kompensasi.info menyebutkan realisasi penyaluran BLSM hingga Minggu (30/6/2013) masih 5,81% dari alokasi BLSM tahap I sebesar Rp4,66 triliun.
Jumlah itu setara dengan pembayaran kepada 902.636 rumah tangga sasaran (RTS) senilai Rp270,79 miliar. Artinya, masih ada 14,63 juta RTS yang belum menerima BLSM sejak harga BBM bersubsidi dinaikkan mulai 22 Juni.
Mardjana menjelaskan realisasi penyaluran BLSM tak langsung cepat karena sosialisasi serentak baru dilakukan setelah rapat paripurna DPR memutuskan menyetujui RUU APBN-P 2013 pada 17 Juni.
“Setelah itu baru ada keputusan BLSM dibagikan di 12 kota besar dulu, yang kemudian ditambah menjadi 15 kota. Itu pun kami masih melakukan persiapan di kantor di beberapa wilayah karena masih ada yang belum well informed,” jelasnya.
Mardjana pun menegaskan akan tetap menyalurkan BLSM kendati beberapa pemda menolak menerima dengan alasan pemberian bantuan itu tidak merata sehingga dikhawatirkan akan memantik kecemburuan sosial.
“Itu di luar kuasa PT Pos. Kontrak kami dengan pemerintah adalah membagikan KPS (kartu perlindungan sosial) dan menyalurkan BLSM. Warga setempat yang sudah mendapat KPS, kami persilakan datang ke kantor pos untuk mengambil BLSM,” tuturnya.
Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta penyaluran BLSM didasarkan pada data yang akurat mengingat jumlah maupun kualifikasi penerima BLSM yang dipatok pemerintah menggunakan data yang kurang mutakhir, yakni Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengingatkan agar masalah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran pada 2005 dan 2008 tidak terulang pada tahun ini.
“Persoalannya adalah akurasi data masyarakat miskin. Dulu kami menemukan ada yang tidak layak, tapi mendapat BLT,” katanya. Seperti diketahui, di beberapa daerah ditemukan, penerima BLSM sebetulnya termasuk golongan mampu.
Kepala BPS Suryamin mengemukakan ketidaktepatan sasaran penyaluran BLSM bukan kekeliruan pihaknya sepenuhnya. Dia mengklaim pendataan yang dilakukan BPS pada 2011 untuk menggolongkan 40% masyarakat berpenghasilan terendah sudah menggunakan metodologi yang baik.
Namun, dia tidak memungkiri dalam perkembangannya, ada warga yang sudah meninggal, berubah menjadi kaya atau pindah alamat. “Itu kemudian diverifikasi oleh pemda dan TP2K (Tim Monitoring Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), pakai rembuk desa dalam hal ini,” jelasnya.
.jpg?w=300&h=221)
