Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

JALAN PANTURA: PU Persilakan KPK Awasi Proyek Perbaikan

BISNIS.COM, JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi proyek perbaikan dan peningkatan jalan di sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, Jawa Tengah,

BISNIS.COM, JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi proyek perbaikan dan peningkatan jalan di sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Silakan saja. Kami justru senang jika ada pengawasan dari pihak lain seperti KPK atau masyarakat lainnya," katanya usai menghadiri Gema Indonesia Peduli Sanitasi 2013 di Jakarta, Rabu (26/6).

Penegasan tersebut terkait dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sebelumnya bahwa pihaknya akan melanjutkan pengawasan terhadap proyek Pantura yang setiap tahun mengalami kerusakan sehingga terkesan ke publik, sepanjang jalan Pantura tidak pernah selesai.

"Itu akan kami lanjutkan karena itu penting sekali," kata Busyro.

Menurutnya, dua tahun lalu KPK juga sempat terjun menengok pengawasan proyek jalan di kawasan itu dan memang cukup mengherankan setiap tahun selalu ada tambal sulam jalan.

"Ini program KPK yang belum bisa dilanjutkan, karena anggaran dan SDM-nya yang kurang. Dulu kita ada program pemantauan jalan oleh deputi, di beberapa daerah ditemukan ketidakcocokan terkait anggaran, dan sudah kami laporkan ke Komisi III waktu RDP di 2011," katanya.

Sebelumnya, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menyebut ada yang terasa janggal dari perbaikan jalan itu, mengapa selalu dilakukan setiap tahun dengan menghabiskan anggaran cukup besar.

"Untuk mengetahui apakah proyek yang dikerjakan oleh para kontraktor tersebut terjadi penyelewengan atau tidak, pihaknya yang berwajib, entah itu kepolisian ataupun KPK cukup melakukan pengecekan terhadap dokumen kontrak dengan realisasi di lapangan apakah sesuai atau tidak," tuturnya. (Antara)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ismail Fahmi
Editor : Ismail Fahmi
Sumber : Newswire
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper