BISNIS.COM, JAKARTA–Pemerintah tetap mengajukan margin usaha sebesar 7% untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan ketetapan 7% tersebut berdasarkan margin usaha pada RAPBN – Perubahan 2013 yaitu sebesar Rp15,74 triliun.
“Margin usaha tetap diusulkan 7% dari RAPBN-P 2013, sehingga tahun depan margin usaha sebesar Rp16,18 triliun hingga Rp17,47 triliun,” ujar Jarman dalam presentasinya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (5/6/2013).
Dalam pembahasan RAPBN 2014 itu, pemerintah mengasumsikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik sebesar Rp1.174 hingga Rp1.220 per kWh. Sensitivitas terhadap sangat berpengaruh pada penjualan listrik dan penyediaan bahan bakar minyak (BBM). Jika kurs rupiah terhadap dolar AS menguat menjadi Rp9.000 maka pemerintah dan PT PLN akan menjamin BPP dan subsidi listrik juga dapat menurun.
Terkait dengan hal tersebut, pihak pemerintah mengatakan tetap mengasumsikan harga rata-rata bahan bakar untuk pembangkit listrik, terutama dari energi konvensional, tidak mengalami perubahan harga dibandingkan dengan 2013. Rata-rata harga BBM masih diperkirakan sebesar Rp9.169 per liter. Sedangkan untuk harga batubara sebesar Rp792 per kg.
Pemerintah menargetkan tahun depan elektrifikasi akan meningkat sebesar 81,4%. Peningkatan ini juga memperhitungkan daerah yang masih memiliki elektrifikasi di bawah 60% seperti Papua. Jarman menambahkan pada 2014 Papua akan mendapatkan tambahan pengisian daya sebesar 40%. Sedangkan untuk Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, target tahun depan harus mencapai 60%.
“Untuk Papua masih 40%. Namun, pada akhir 2014 perencanaan tersebut akan meningkat sehingga elektrifikasi di Papua tidak adakn berada di bawah 60%,” imbuh Jarman.
Sebelumnya, DPR memenuhi permintaan pemerintah dan PT PLN untuk tetap mempertahankan margin usaha sebesar 7% dari APBN agar perseroan tetap dapat membayar hutang sebsar Rp210 triliun per 31 Desember 2012.
Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Setio Anggoro Dewo mengatakan utang jatuh tempo pada tahun ini kira-kira sebesar Rp12 triliun. Dengan margin sebesar itu untuk RAPBN-P 2013, PT PLN yakin dapat mendanai investasi pada tahun ini. Hal ini juga berkaitan dengan penarikan dana untuk 2014.
“Ini tergantung debt service cevered ratio [DSCR] atau kemampuan membayar utang PLN. Karena tahun ini tergantung DSCR tahun lalu, jadi berlakunya satu tahun ke belakang,” ujarnya.
