Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

CHATIB BASRI: Kaji Kebijakan Insentif Fiskal

BISNIS.COM, JAKARTA— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan meninjau kembali kebijakan insentif fiskal yang ada, khususnya tax holiday, untuk mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri.

BISNIS.COM, JAKARTA— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan meninjau kembali kebijakan insentif fiskal yang ada, khususnya tax holiday, untuk mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan investasi harus didorong untuk membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dia melanjutkan investasi baru dapat berjalan apabila didukung oleh insentif fiskal.

Akan tetapi, ujarnya, hal itu tidak mesti dalam bentuk insentif baru. Sering kali, lanjutnya, insentifnya sudah ada tapi tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh industri. 

Dia mencontohkan insentif tax holiday yang hingga saat ini baru dijalankan oleh dua perusahaan saja. 

"Mengapa begitu? Kami bisa duduk untuk melihat jangan-jangan skemanya itu tidak sepenuhnya cocok, walaupun insentifnya ada. Bukan berarti insentif baru, tetapi insentif yang bisa efektif," ujarnya usai dilantik sebagai Menteri Keuangan dalam sisa masa jabatan 2009 - 2014 di Istana Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (21/5/2013). 

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah akan mengkaji bagaimana mengefektifkan insentif yang ada sehingga dapat diserap oleh pelaku industri.

"Lebih kepada strukturnya atau skimnya. Kalau sudah bicara mengenai angka, kita harus lihat implikasinya pada fiskal. Tapi prinsipnya kami akan dorong investasi."

Chatib mengingatkan muara akhir dari pembangunan ekonomi adalah ksejahteraan rakyat. Salah satu indikasinya, lanjutnya, adalah peningkatan lapangan kerja.

"Berarti investasi di sektor yang dapat meningkatkan lapangan kerja itu harus disupport. Nah struktur bujetnya seperti apa, struktur anggaran seperti apa yang bisa,  itu yang perlu dilakukan," ujarnya. 

Chatib menambahkan, salah satu fungsi utama yang harus dilakukannya sebagai Menteri Keuangan adalah menjaga fiskal yang prudent. Oleh karena itu, lanjutnya, kebijakan yang dilakukan harus baik dan hati-hati.

"Itu sebabnya tugas pemerintah, dan ini yang segera dilakukan, adalah melihat struktur subsidinya. Diubah dari hanya untuk menengah ke atas menjadi untuk golongan menengah ke bawah," tuturnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper