BISNIS.COM, JAKARTA – Pengusaha berharap menteri keuangan yang baru ditunjuk, Chatib Basri, dapat menyinergikan kebijakan fiskal dengan sektor riil, termasuk dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Hariyadi B. Sukamdani mengatakan menkeu baru harus mampu mengelola kebijakan fiskal sebagai instrumen stimulan, selain sebagai instrumen anggaran.
Menurutnya, stimulan fiskal yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha harus efektif yang didukung oleh kecepatan pengelolaan keuangan.
“Jangan seperti kasus BMDTP (bea masuk ditanggung pemerintah). Keluarnya telat sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan pelaku usaha. Kecepatan dalam mengelola keuangan ini yang perlu menjadi perhatian khusus,” katanya, Senin (20/5/2015).
Dalam hal kebijakan perpajakan, menurutnya, menkeu baru mampu memperkecil sengketa pajak. Otoritas perpajakan dan pelaku usaha harus dapat duduk bersama sehingga persoalan pajak tak perlu dibawa ke ranah hukum.
Hariyadi pun menyoroti perimbangan keuangan pusat dan daerah , khususnya efektivitas penggunaan anggaran oleh daerah. Dia mengusulkan perlunya instrumen untuk mengawasi mengingat sepertiga belanja negara dialokasikan ke daerah.
Selain itu, menkeu baru harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk hal-hal yang produktif. Pihaknya berharap Chatib mampu memberi penjelasan gamblang kepada Presiden mengenai urgensi penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
“Subsidi ini harus dicermati khusus. Kita sudah kehilangan momentum berkali-kali sampai dihukum pasar,” ujarnya. (mfm)
