Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

GIPI Ungkap Pemicu Pariwisata Indonesia Kalah Oleh Thailand

GIPI menyebut mimpi untuk menjadikan pariwisata Indonesia nomor satu di Asean butuh kerja sama dari semua pihak.
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Selasa (11/4/2023)./JIBI-Ni Luh Angela.
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Selasa (11/4/2023)./JIBI-Ni Luh Angela.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI menyebut bahwa mimpi untuk menjadikan pariwisata Indonesia nomor satu di Asean butuh kerja sama dari semua pihak. 

Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani mengatakan, jika berbicara mengenai yang terdepan, maka saingan terdekat Indonesia adalah Thailand.

“Kalau kita bicara yang terdepan, maka saingan terdekat kita adalah Thailand. Thailand 2019 sudah mencapai hampir 40 juta kunjungan wisatawan mancanegaranya. Kita masih di 16 juta pada tahun itu. Jadi ini adalah pekerjaan rumah kita bersama,” kata Hariyadi dalam peringatan HUT GIPI ke 12 di Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2023).

Menurutnya, salah satu penyebab Indonesia masih tertinggal jauh dari Thailand dari sisi kunjungan wisman lantaran Indonesia tak memiliki Indonesia Tourism Board. Pun ada, event yang ada di website tersebut bukanlah event baru, alias event-event yang sudah lama. 

Ketua PHRI itu menilai, Indonesia seharusnya bisa memiliki badan tourism board sendiri di luar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mengkoordinasi dan mempromosikan seluruh event pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Tanah Air. 

Sayangnya, tourism board tersebut sepertinya tak bisa berjalan dengan baik di Indonesia lantaran terkait dengan Undang-undang Keuangan Negara. 

“Karena badan ini kan harus menjadi badan di bawah binaan Kemenparekraf, tapi dia punya otoritas, nah itu kita nggak boleh. Jadi yang namanya hibah dari satu lembaga ke lembaga negara lain. Tapi kalau lembaga kayak gini tidak diperbolehkan,” jelasnya.

Pihaknya sendiri sudah mengusulkan agar dibentuk Badan Layanan Umum, di mana pola pendanaannya dana abadi atau endowment fund seperti LPDP. 

“Saya usulkan dibikin BLU aja, nanti polanya dana abadi atau endowment fund kayak LPDP, dihimpun dana dari pemerintah, badan ini nanti dibiayai oleh bunganya. Itu salah satu solusinya,” ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper