BISNIS.COM, JAKARTA—Pengusaha angkutan darat mengkhawatirkan angkutan umum terancam bakal tersisihkan pada 2020 bila tak ada upaya revitalisasi dan insentif dari pemerintah menyusul penurunan tingkat keterisian penumpang atau passenger load factor antara 2%-3% setiap tahun.
Sekjen DPP Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Andriyansah mengatakan cukup banyak kendala pertumbuhan angkutan umum saat ini termasuk dengan adanya persaingan dengan moda transportasi lain.
Organda mencatat load factor angkutan umum hingga saat ini hanya 45%-55% dan terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir sebesar 2%-3% per tahun.
“Dalam 5 tahun terakhir load factor turun terus, kalau tidak ada upaya bersama termasuk upaya pemerintah, kami estimasi pada 2020 angkutan umum tersisihkan,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Kendala lain angkutan umum ialah suku cadang kendaraan yang terpengaruh tingkat inflasi yang naik setiap tahun rata-rata 4%-7%. Selain itu, bunga investasi juga tinggi 16%-20% ditambah nilai investasi yang besar dan berisiko tinggi.
Menurut dia, angkutan kota di kota besar seperti Jakarta dan Palembang kemungkinan masih bisa bertahan dengan kondisi saat ini tetapi tidak halnya angkutan umum di kota kecil dan perdesaan padahal keberlanjutannya angkutan umum sangat dibutuhkan. “Kalau di desa-desa, angkutan umum yang bagus tak ada, adanya ojek, atau odong-odong,” katanya.
Organda, memandang persaingan antarmoda kian tinggi. Pertumbuhan kendaraan pribadi sangat tinggi dengan proyeksi pertumbuhan roda empat atau mobil mencapai 11%-12% per tahun atau 700.000-800.000 unit per tahun.
Adapun kendaraan roda dua, sepeda motor, diestimasi tumbuh 18%-20% per tahun mencapai 1 juta-2 juta unit per tahun. “AISI [Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia] menargetkan 2 juta penjualan sepeda motor tahun ini, bagaimana dibayangkan itu 2 juta terjual semua,” katanya.
Dia mengatakan pemerintah juga tidak memberikan dukungan dalam bentuk insentif melainkan justru membebani pengusaha angkutan umum.
Contohnya, kata Andriyansah, biaya uji KIR itu ditarik biaya retribusi bukan diberikan insetif padahal mestinya diberikan reward bagi pengusaha yang berkenan ikut uji kelayakan itu.
Baginya, pengembangan angkutan umum merupakan langkah dalam penghematan bahan bakar minyak yang selama ini menjadi momok bagi pemerintah dalam menjaga postur anggaran negara.
“Kami roadshow ke kementerian-kementerian tapi tak ada yang menyinggung penghematan BBM itu melalui transportasi umum yang dimaksimalkan, semua lari ke pendidikan, kesehatan, padahal pendidikan juga terkait dengan transportasi,” katanya.
