BISNIS.COM, MEDAN-Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (Gapki) Sumut menolak perpanjangan moratorium pembukaan perkebunan kelapa sawit karena menimbulkan ketidakpastian hukum.
Sekretaris Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting menilai langkah pemerintah memperpanjang moratorium pembukaan perkebunan kelapa sawit yang akan habis pada 20 Mei 2013 kurang bijak karena menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Sebaiknya pemerintah menghentikan moratorium dan memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memanfaatkan lahan gambut dan areal eks HPH [hak pengusahaan hutan] menjadi perkebunan sawit,” ujarnya kepada Bisnis di Medan, Senin (13/5/2013).
Selama 2 tahun pemberlakuan moratorium pembukaan perkebunan sawit, menurutnya, Indonesia mengalami kerugian besar karena tertundanya pembukaan perkebunan sawit yang bisa menghasilkan devisa miliaran rupiah. Selain itu, penyerapan tenaga kerja tertunda karena setiap pembukaan perkebunan sawit ribuan tenaga kerja mampu diserap.
Kalau dihitung dengan pemasok untuk perkebunan yang dibuka, jelas Timbas, semakin banyak kerugian yang dialami Indonesia akibat dari pemberlakuan moratorium perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Guna menjaga kesinambungan industri sawit nasional, paparnya, sebaiknya moratorium dihentikan. Dengan kata lain, Gapki menolak perpanjangan Inpres No. 10/2011 mengenai penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.
Dia mengatakan agar pemerintah mengembalikan pengelolaan kehutanan dan perkebunan ke Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perkebunan serta kepada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian. (Master Sihotang)
