BISNIS.COM, JAKARTA--Ibarat babak dalam pertunjukan drama, rangkaian pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013—2018 di Komisi XI yang berakhir tadi malam, Selasa (26/3/2013) baru memasuki ujung cerita babak kedua dari rencana tiga babak yang dipertontonkan.
Babak pamungkas ini, penantiannya tak kalah menarik.
Usai melewati rapat internal marathon Komisi XI hampir 8 jam lamanya, Agus D.W. Martowardojo resmi ditetapkan sebagai gubernur bank sentral terpilih yang akan menggantikan Darmin Nasution.
Babak pertama dari drama pemilihan Agus Marto ini berawal dari kemunculan nama Agus Marto sebagai calon tunggal yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Praktis, sama sekali di luar dugaan.
Surat usulan dari Istana yang ditunggu-tunggu, baru tiba detik-detik akhir tenggat pengajuan nama calon Gubernur BI kepada parlemen, pada Jumat 22 Februari 2013 sekitar pukul 21.00 WIB.
Tak ada yang menduga, Agus Marto yang masih menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) diusulan sebagai calon tunggal gubernur bank sentral oleh presiden, mengisi kursi Darmin Nasution yang sempat digadang-gadang akan bertahan.
Usai melewati penetapan di rapat paripurna, babak kedua langsung dimulai pada Selasa malam (5/3/2013). Rapat internal Komisi XI secara aklamasi memutuskan menerima Agus Martowardojo sebagai calon yang diajukan Presiden.
DPR sempat memberi kesempatan kepada presiden mengajukan nama lain untuk ‘diadu’ kapasitasnya sebagai calon Gubernur BI mendampingi Agus Marto. Hanya saja, soal ini Istana memilih bungkam.
Berselang sekitar 20 hari kemudian, tepatnya Senin (25/3/2013), Agus Marto melewati uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dihadapan Komisi XI DPR.
Tak kurang dari 8 jam lamanya, dia menghadapi berondongan peluru pertanyaan dari anggota komisi.
Sehari setelahnya, rapat internal komisi yang membidangi urusan keuangan dan perbankan itu memutuskan Agus Marto pindah kantor, dari lapangan Banteng menuju ke Gedung Thamrin.
Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara tertutup (voting) yang melibatkan 54 suara sah di Komisi XI. Dari 54 suara itu, 46 suara menyatakan setuju Agus Marto dipilih sebagai gubernur bank sentral, 7 suara menolak, dan 1 suara abstain.
Menarik dari hasil voting tersebut, pemilik suara yang awalnya bakal 'mati-matian' menolak Agus Marto, terutama dari partai oposisi, akhirnya secara terbuka memberi dukungan kepada bekas Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk tersebut.
"Daripada kami menolak habis-habisan, tetapi saat voting tetap kalah, lebih baik mendukung dengan memberi catatan-catatan yang harus dilakukan oleh gubernur terpilih," ujar Dolfie OFP, anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, pemilik 8 kursi di komisi.
Komisi XI mengirim 14 catatan yang harus diperhatikan Agus Martowardojo. Salah satu yang menjadi perhatian PDI Perjuangan yakni terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai proyek tahun jamak pembangunan wisma atlet Hambalang.
Dalam catatan itu ditegaskan gubernur BI terpilih harus menepati janji akan mengundurkan diri apabila dinyatakan terlibat atau menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Lantas, setalah kursi gubernur BI tuntas, kini saatnya memalingkan perhatian kembali ke Istana.
Presiden SBY harus kembali melakukan perombakan kecil-kecilan di tubuh kabinetnya. Jabatan Menteri Keuangan yang lowong ditinggal Agus Marto, harus segera diisi.
Ini yang menjadikan babak ketiga tak kalah menarik. Spekulasi nama pengganti Agus Marto pun mulai bermunculan.
Belakangan beredar nama, seperti Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri disebut-sebut bakal mengisi kursi menkeu.
Nama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S. Alisjahbana juga mulai beredar sebagai kandidat menkeu.
Bahkan, ada pula yang menyebut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basir juga masuk dalam radar calon menkeu dari lingkaran Istana.
Memang, pergantian menteri menjadi hak prerogatif presiden. Hanya saja, beberapa kalangan menilai terlalu riskan apabila presiden mengisi pos menkeu dari orang di luar Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Waktunya kurang dari 2 tahun, nanti harus adaptasi ini itu, akhirnya waktunya habis cuma buat belajar. Lebih baik orang dalam," kata anggota Komisi XI Arif Budimanta.
Apalagi, Menkeu yang baru perlu melakukan penyesuaian kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, sekaligus menyiapkan APBN 2014.
Arif hanya mengingatkan jangan sampai jabatan Menkeu diisi oleh orang dari partai politik (parpol), meski siapapun yang terpilih terdapat tendensi masuk dalam lingkaran politik. "Lebih baik profesional. Kalau orang parpol, takutnya malah nggak keurus itu kementerian keuangan karena sibuk kampanye," tegasnya.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani juga condong agar pengganti Agus Marto berasal dari lingkungan dalam Kemenkeu. "Daripada ada dua wakil menteri di sana, lebih baik salah satu dipilih jadi Menkeu," tuturnya.
Barangkali dalam satu atau dua pekan mendatang, babak ketiga dari drama pemilihan Gubernur BI ini berujung indah di Istana. (ra)
