BISNIS.COM, JAKARTA--PT Pertamina (Persero) sudah mulai mencari partner lain untuk bekerja sama membangun kilang pengolahan minyak mentah di Indonesia.
Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto mengatakan belum mendapatkan kepastian dari pemerintah terkait rencana pembangunan kilang pengolahan minyak bersama partner, yakni Kuwait Petroleum Corporation dan Saudi Aramco.
Pertamina sendiri sempat memberikan batas waktu hingga Juni 2013 mengenai kepastian tersebut. Bila tak ada kepastian, pihaknya segera mencari partner lain.
“Tidak perlu menunggu Juni, sekarang kami sudah mulai mencari-cari. Kami tidak ingin mandek dengan suatu negara, banyak kok yang berminat bekerja sama dengan Pertamina,” kata Chrisna ketika dihubungi Bisnis, Selasa (26/3/2013).
Namun sayang, Chrisna enggan membocorkan negara yang sudah pihaknya Jajaki. Yang pasti, pihaknya tidak ingin membuang waktu terlalu lama untuk mencari partner.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan tiga buah kilang minyak berkapasitas total 900.000 barel per hari bisa terealisasi pada 2018 dan 2019.
Ketiga kilang tersebut adalah kilang yang akan dibangun Pertamina dengan Kuwait Petroleum, Kilang yang dibangun Pertamina dengan Saudi Aramco, dan satu kilang lagi yang rencananya menggunakan APBN.
Hingga hari ini, belum ada satu pun konstruksi fisik yang dimulai.
Menurut Chrisna, untuk rencana pembangunan kilang bersama Kuwait Petroleum, pihaknya dan Kuwait Petroleum sudah menyerahkan hasil kajian kepada Kementerian Keuangan.
Saat ini, pihaknya menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan.
Dalam hasil kajian tersebut, Kuwait Petroleum Corporation meminta insentif berupa pengembalian investasi/IRR sebesar 15 %.
Sementara, rencana kerjasama dengan Saudi Aramco, lanjut Chrisna, Pertamina belum menerima market study dari pihak Saudi Aramco.
Pertamina sendiri menunggu hasil kajian dari Saudi Aramco untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan hasil kajian proposal sekaligus insentif yang diminta oleh investor Kuwait Petroleum masih dalam analisis. “Masih dianalisis,” katanya.
Sulitnya pihak Kementerian Keuangan memberikan persetujuan kepada para investor disebabkan banyaknya permintaan (insentif) yang diminta oleh investor.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Edy Hermantoro meminta Pertamina segera memutuskan status kerja sama pembangunan kilang dengan Saudi Aramco dan Kuwait Petroleum. "Sebelum Juni ini, sudah ada keputusan," katanya.
Di sisi lain, Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) membangun kilang pengolahan minyak berkapasitas 300.000 barel per hari yang dibiayai APBN dengan nilai Rp90 triliun.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Edy Hermantoro mengatakan penugasan tersebut dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah (PMP).
"Karena BUMN, kan jadi lebih mudah," katanya.
Selain itu, alasan penunjukan kepada Pertamina lantaran Pertamina sudah mempunyai kemampuan, pengalaman dan kompetensi dalam mengoperasikan kilang. Sehingga, hal ini akan mempermudah dalam proses pembangunan kilang.
Nantinya, pemerintah akan berkolaborasi dengan Pertamina dan membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan kilang tersebut.
“Kami baru saja melakukan rapat internal membahas rencana pembangunan kilang itu,” tambahnya.
Saat ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana pembangunan kilang pengolahan berkapasitas 300.000 barel per hari dalam APBN 2013 sebesar Rp250 miliar. Nantinya, dana tersebut akan melalui mekanisme multiyears hingga memenuhi kebutuhan Rp 90 triliun.
Untuk tahap awal, Pertamina akan melakukan studi kelayakan proyek dan dilanjutkan pembuatan disain secara rinci (front-end engineering design/FEED).
Rencananya, tahun ini akan mulai dilakukan basic engineering design dan FEED. Sedangkan kontruksi akan mulai dilakukan pada 2016.
Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapatkan penunjukkan secara langsung dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM.
“Kalau memang Pak Edy bilang seperti itu, artinya bila Pertamina ditunjuk, ya kami menerima dan akan melaksanakan,” katanya.(11/yop)
