BISNIS.COM,JAKARTA: Pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan Bengkulu-Lubuk Linggau dalam program kerja Bina Marga 2013 mengingat pentingnya jalan tersebut guna mendukung perkonomian.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Bastian Sihombing mengatakan jalan yang melintasi antara Bengkulu–Lubuk Linggau tertuang dalam program kerja Ditjen Bina Marga 2013.
"Yang akan menjadi prioritas tahun ini adalah melebarkan jalan dan memperbesar tikungan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/3).
Kendati demikian, dia mengutarakan kesulitannya untuk mendapatkan izin pembangunan tersebut karena wilayah tersebut merupakan bagian dari hutan lindung yang menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah menyampaikan jalur tersebut merupakan prioritas infrastruktur yang harus dibenahi karena jalan tersebut merupakan jalur vital pengangkut CPO.
”Saat ini rata-rata jarak tempuh Bengkulu-Lubuk linggau mencapai 4 jam. Apabila jalan tersebut diperlebar menjadi 7,2 m akan mengurangi waktu tempuh dan memperlancar arus kendaraan," pungkasnya.
Dia menjelaskan saat ini lebar jalan hanya 5 meter. Jika saja jalan dapat diperlebar, maka, dia meyakini dapat mendongkrak perekonomian Bengkulu yang saat ini sudah mencapai 6,61% per tahun.
Tidak hanya dari sisi perekonomian, jalan tersebut juga merupakan jalur evakuasi sehingga pembangunannya sangat dibutuhkan.
"Dari 10 kabupaten yang ada di Bengkulu, 6 kabupaten berbatasan langsung dengan laut lepas dan satu-satunya akses evakuasi adalah jalan ke arah Lubuk Linggau," tuturnya.
Guna merealisasikan perbaikan dan peningkatan infrastruktur di Bengkulu, pihaknya memohon bantuan dana sebesar Rp7,5 triliun.
"Angka tersebut, tidak semuanya menggunakan anggaran negara. Kami juga akan melibatkan swasta," katanya.
Menanggapi kesulitan perizinan Kementerian Kehutanan, Ketua komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama yang tengah melakukan kunjungan kerja ke provonsi tersebut mengatakan akan membantu secara langsung.
"Saya akan segera menghubungi Menteri Kehutanan untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.
