Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi spekulasi bahwa masyarakat ketakutan untuk membeli beras premium di gerai ritel imbas temuan beras oplosan beberapa waktu lalu.
Amran memaparkan bahwa masalah beras premium yang ada di toko-toko modern tersebut hanya terkait kualitas, dalam hal ini persentase patahan atau broken yang di bawah mutu seharusnya.
“Kalau medium itu broken-nya 25%, kalau premium 15%, tetapi kita lihat kondisi pada saat kita cek itu broken-nya ada yang sampai 40%, ada 50%. Itu yang terjadi,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).
Kendati demikian, dia menyebut bahwa beras tersebut masih aman dan baik untuk dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, Amran mengimbau agar masyarakat tak khawatir untuk membeli produk tersebut. Dia lantas menyinggung harga beras premium yang ada di pasaran.
“Hanya saja harganya terlalu tinggi dibanding kualitasnya, itu saja,” ujarnya.
Untuk memastikan stok beras tetap aman, dia menjelaskan bahwa Kementan menempuh sejumlah langkah, salah satunya menjaga persediaan beras melalui operasi pasar.
Baca Juga
Amran memaparkan bahwa operasi pasar yang dilakukan Kementan akan terus berjalan hingga Desember, dengan stok beras yang disiapkan berkisar 1,5 juta ton.
“Sampai Desember kita operasi pasar. Biasanya stok kita tidak kuat, kini kita siapkan 1,3 juta ton. Bansosnya 300 ribu, artinya ada 1,5 juta ton. Itu enggak main-main,” tegasnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pihaknya terus memperkuat pemantauan terhadap ketersediaan dan mutu beras di jalur distribusi, terutama ritel modern dan pasar tradisional. Hal ini seiring adanya peredaran beras premium yang tidak sesuai mutu dan kualitas alias beras oplosan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemantauan jalur distribusi ini sebagai tindak lanjut atas penegakan hukum terkait peredaran beras oplosan.
Dalam hal ini, Ketut menuturkan, Bapanas telah mengirimkan surat resmi kepada para gubernur, bupati, dan walikota untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga beras, termasuk ketersediaan beras di ritel modern dan pasar tradisional.
“Jadi kemarin tanggal 4 Agustus 2025, kami sudah bersurat kepada seluruh kepala daerah, meminta gubernur dan bupati/walikota agar menugaskan kepala dinas yang membidangi urusan pangan atau perdagangan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan beras di ritel modern dan pasar rakyat, guna memastikan keterjangkauan dan perlindungan konsumen tetap terjaga,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (6/8/2025).
