Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui percepatan operasi pasar guna menstabilkan harga beras dan menangkal kekhawatiran masyarakat terkait dengan praktik beras oplosan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) awalnya menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan penindakan terhadap kasus beras oplosan yang beredar di pasaran. Hal itu disampaikan kepada Presiden di rapat kabinet paripurna, Rabu (6/8/2025).
Penindakan dilakukan utamanya oleh Bareskrim Polri. "Saya laporkan soal yang ramai sekarang soal beras yang melanggar itu ditindak tegas," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jaarta, Rabu (6/8/2025).
Kemudian, Zulhas turut menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan praktik beras oplos yang tengah ramai dibicarakan itu. Dia mengungkap bahwa Prabowo telah menyetujui operasi pasar agar dipercepat. Langkah ini juga dilakukan untuk menstabilkan harga beras di pasaran.
"Kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton," terang pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Untuk diketahui, Zulhas menjadi salah satu menteri yang melaporkan perkembangan program prioritas Presiden saat rapat kabinet paripurna, Rabu (6/8/2025).
Baca Juga
"Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sektor sebagai leading, katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas, pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, kemudian pembangunan SDM, kesehatan, perumahan, saya persilahkan Sekretaris Kabient untuk mengatur laporan masing-masing," ujarnya kepada kabinetnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Kemudian, Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa menteri-menteri yang akan melaporkan kegiatannya pada Sidang Kabinet meliputi Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menteri Pertanian, dan Menteri ESDM.
Kemudian, Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Sosial, Menko Pangan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi.
Sri Mulyani lalu dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya. Dia menyebut akan menyampaikan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Prabowo pada Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan serta RAPBN 2026 di DPR 15 Agustus 2025.
