Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan beban pembayaran bunga utang pemerintah berisiko makin bengkak pada semester II/2025 maupun pada 2026.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai dampak tersebut berdasarkan pelemahan rupiah ke kisaran Rp16.300-16.800 per dolar AS, sebagaimana outlook pemerintah pada semester II/2025.
Belum lagi, outlook yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun menjadi sekitar 6,8%-7,3% pada paruh terakhir 2025. Lantas menurutnya, kondisi tersebut memang dapat menambah tekanan pada pembayaran bunga utang pemerintah.
“Dalam situasi pelemahan nilai tukar rupiah, beban utang pemerintah dalam denominasi valuta asing diperkirakan akan meningkat karena harus dibayarkan dengan rupiah yang nilainya melemah,” ujarnya, Rabu (9/7/2025).
Selain itu, peningkatan yield SBN mencerminkan kenaikan biaya penerbitan utang baru yang dilakukan oleh pemerintah, yang pada akhirnya turut meningkatkan beban pembayaran bunga utang dalam APBN.
Meski demikian, Josua menilai risiko ini diperkirakan tetap terkendali karena pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menyesuaikan kebijakan pembiayaan.
Baca Juga
“Termasuk optimalisasi penggunaan Saldo Anggaran Lebih [SAL] dan penyesuaian jadwal penerbitan SBN sesuai kondisi pasar,” lanjutnya.
Sebagai catatan, pemerintah telah merealisasikan pembayaran bunga utang sepanjang tahun ini hingga akhir Juni 2025 atau selama semester satu, senilai Rp257,1 triliun dari rencana Rp552,9 triliun.
Artinya, pemerintah masih harus menyiapkan anggaran senilai Rp295,8 triliun untuk melunaskan sisa pembayaran bunga utang hingga akhir tahun nanti.
Melihat porsinya, alokasi anggaran untuk pembayaran utang pemerintah tahun ini menjelaskan 15,27% dari total rencana awal belanja negara 2026 yang senilai Rp3.621,3 triliun.
Secara historis, pada 2020 total pembayaran bunga utang mencapai Rp314,1 triliun, angka ini naik pada 2021 menjadi Rp343,5 triliun, Rp386,3 triliun (2022), Rp439,9 triliun (2023), dan outlook realisasi pembayaran bunga utang tahun 2024 mencapai Rp499 triliun.
Alokasi anggaran pembayaran bunga utang senilai Rp552,9 triliun dalam APBN 2025 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Untuk tahun depan pun, Josua memperkirakan masih akan menunjukkan kenaikan pembayaran bunga utang, meskipun potensi kenaikannya dapat lebih moderat.
Itu pun apabila pemerintah dapat mengelola risiko fiskal secara hati-hati, menjaga kredibilitas pasar obligasi domestik, dan melakukan diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk memanfaatkan momentum suku bunga global yang diprediksi akan kembali turun secara bertahap hingga akhir tahun 2025 dan tahun berikutnya.
