Update Outlook APBN dan Asumsi Makro 2025: Defisit Melebar, Pertumbuhan Lebih Rendah

Bisnis.com, JAKARTA — DPR dan pemerintah telah menyetujui Outlook APBN 2025. Lembaga legislatif dan eksekutif itu menyetujui pelebaran defisit fiskal hingga target pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada tahun ini.

Persetujuan itu sendiri dibacakan dalam rapat kerja antara Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan jajaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (3/7/2025).

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wijayanto menyampaikan bahwa prospek perekonomian Indonesia bergerak dalam lanskap global yang sarat ketidakpastian. Dia mencontohkan, terjadi eskalasi ketegangan perdagangan dunia, gejolak pasar keuangan, disrupsi rantai pasok dan arus modal internasional, serta eskalasi konflik geopolitik terutama di Timur Tengah.

“[Peristiwa-peristiwa itu] turut memperburuk situasi ketidakpastian yang berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik,” ujar Wihadi dalam rapat pembacaan kesimpulan pembahasan Outlook APBN 2025 itu.

Meski demikian, sambungnya, pemerintah harus tetap melindungi dunia usaha, daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi harus tetap kuat, inflasi terkendali, dan negara perdagangan tetap surplus.

Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik dewasa ini serta prospek ke depan, DPR dan pemerintah pun menyetujui asumsi dasar ekonomi makro 2025 dengan penurunan pertumbuhan ekonomi hingga peningkatan kurs rupiah.

Ket: ¹) realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025, ²) realisasi s.d Mei 2025, ³) per lelang 17 Juni 2025, ⁴) realisasi s.d 26 Juni 2025

Selain itu, Wihadi menyampaikan APBN 2025 harus menjadi pelindung masyarakat dan penjaga stabilitas ekonomi dari dampak tekanan global. DPR pun mendorong peningkatan kualitas belanja negara serta pengendalian risiko utang.

Dengan demikian, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit dari yang semula hanya 2,53% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,78% dari PDB. Selain itu, disetujui penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk biayai pelebaran defisit itu.

“Pembiayaan anggaran harus diikuti dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat tidak stabil,” kata Wihadi.