Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa proses negosiasi dagang dengan AS masih terus berlangsung secara intensif menjelang tenggat waktu yang ditetapkan pada 9 Juli 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah menyerahkan second offer atau tawaran lanjutan dalam perundingan dengan pemerintah AS.
"Indonesia sudah memberikan second offer dan ini sudah diterima oleh AS. Kita juga sudah bicara dengan USTR, Secretary of Commerce, dan Secretary of Treasury," ujar Airlangga kepada wartawan, Senin (30/62025).
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa tim negosiator Indonesia saat ini siaga penuh di Washington, D.C. untuk merespons cepat apabila ada klarifikasi tambahan atau perubahan teknis dalam pembahasan.
Tawarkan Investasi Critical Mineral dan Ekosistem EV
Salah satu poin strategis dalam negosiasi adalah tawaran Indonesia untuk menjalin kemitraan investasi dengan AS dalam sektor critical minerals, termasuk untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV).
Baca Juga
"Kita sudah tawarkan critical mineral ke Amerika, termasuk untuk investasi bersama di proyek brownfield yang sudah ada di Indonesia," jelas Airlangga.
Dia menambahkan bahwa AS sejatinya telah lama terlibat dalam sektor mineral strategis Indonesia melalui kepemilikan saham Freeport sejak 1967, terutama untuk komoditas tembaga (copper) yang krusial bagi industri militer, ruang angkasa, hingga elektronik.
Ke depan, sambungnya, Indonesia ingin menawarkan ekosistem EV yang terkait dengan nikel dan mineral lainnya. Airlangga mengaku tawaran itu cukup menarik perhatian pemerintah AS.
Deregulasi Bertahap
Terkait kebutuhan deregulasi untuk memperlancar kesepakatan dagang, Airlangga mengatakan bahwa sebagian telah dimasukkan dalam paket kebijakan terkini terutama terkait perizinan impor dan pengurangan hambatan non-tarif.
"Sebagian sudah dijalankan, sebagian lagi menunggu hasil perundingan tarif, yang sudah masuk salah satunya adalah kemudahan perizinan impor," katanya.
Adapun regulasi teknis yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan, seperti Permendag terbaru, disebutkan akan berlaku efektif dalam 60 hari masa transisi sejak diterbitkan.
