Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat masih terus melanjutkan negosiasi dagang untuk beberapa komoditas, meski sudah ada pengumuman tarif resiprokal sebesar 19% untuk produk RI ke AS dan 0% untuk produk AS ke RI.
Berdasarkan keterangan seorang pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, setidaknya ada tujuh komoditas asal Indonesia yang masih dalam tahap negosiasi agar AS tidak mengenakan tarif impor (0%) yaitu minyak kelapa sawit, kopi, coklat, rempah-rempah, kulit kayu manis, nikel, dan suku cadang pesawat.
Dia mengungkapkan bahwa komoditas-komoditas itu tidak diproduksi di AS dan sumber dayanya hanya ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah meyakini AS akan menerima tawaran agar komoditas-komoditas itu bebas tarif impor.
"Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] kan, walaupun sudah diputus 19%, kita masih diminta melakukan nego lanjutan, salah satunya untuk [tarif] nol ini," kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan rincian implementasi dan skema pelaksanaan kesepakatan dagang RI-AS akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan antara delegasi Indonesia dan USTR, termasuk dalam dokumen joint statement yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
Terdapat empat pilar utama dalam dokumen joint statement tersebut, yakni kesepakatan tarif, penyelesaian hambatan non-tarif, pembelian produk AS oleh Indonesia, dan peningkatan investasi dua arah.
Baca Juga
Untuk hambatan non-tarif (non-tariff measures), Susi menyebut telah menyelesaikan berbagai isu seperti perizinan impor, aturan lokal konten, dan prosedur teknis lainnya yang menjadi perhatian mitra dagang AS.
Terkait pembelian produk, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pembelian komoditas dari AS, mencakup sektor energi, pertanian, hingga kerja sama di bidang penerbangan.
Di sisi investasi, dokumen juga mencantumkan langkah-langkah fasilitasi investasi langsung baik dari AS ke Indonesia maupun sebaliknya.
“Mudah-mudahan hari-hari ini [diumumkan joint statement-nya] karena sudah final. Pak Menko [Airlangga Hartarto] sudah melaporkan ke Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Kita tunggu,” ucap Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
