Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2025 tercatat baru mencapai Rp694,2 triliun atau 25,7% dari pagu senilai Rp2.701,4 triliun.
Angka tersebut juga tercatat sebagai realisasi belanja pemerintah pusat terendah dalam lima tahun terakhir untuk periode Januari—Mei. Pada lima bulan pertama 2021, 2023, dan 2024 realisasi belanja sudah lebih dari 30%, sementara 2022 sebesar 28,4%.
Untuk diketahui, belanja pemerintah menjadi salah satu komponen penting pembentuk produk domestik bruto atau PDB meski distribusinya tidak sebesar konsumsi rumah tangga.
Meskipun demikian, komponen ini juga menjadi faktor pendorong bergeraknya ekonomi dan konsumsi masyarakat.
Sebagaimana Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia/LPPI Ryan Kiryanto sampaikan bahwa akselerasi serapan belanja pemerintah berguna dalam menciptakan proyek-proyek baru yang bersifat padat modal dan padat karya.
“[Proyek tersebut] dapat memantik pengusaha untuk memulai dan melanjutkan kegiatan usahanya,” ujarnya, dikutip pada Kamis (19/6/2025).
Baca Juga
Lebih jauh lagi, saat usaha berjalan, terjadi penyerapan tenaga kerja yang sekaligus meningkatkan pendapatan dan konsumsi rumah tangga.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat meski rendah, namun sudah lebih cepat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya—mengingat ada efisiensi di awal tahun.
Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang senilai Rp325,7 triliun atau 28,1% dari target Rp1.160,1 triliun dan belanja nonK/L senilai Rp368,5 triliun atau 23,9% dari pagu Rp1.541,4 triliun.
“Pada Mei terjadi percepatan belanja barang dan belanja modal dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Setiap bulan gerak APBN itu amat tergantung kepada jenis belanja,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (17/6/2025).
Belanja modal tercatat realisasinya senilai Rp55,6 triliun atau 23,7% dari pagu. Jumlah ini pun sudah dinilai pemerintah sebagai percepatan karena realisasi pada Januari—April hanya Rp36,7 triliun, sementara khusus Mei sendiri mencapai Rp18,9 triliun.
Belanja pemerintah utamanya terdorong dengan progres pengadaan barang dan proyek-proyek infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Hal itu terdiri dari belanja perlatan dan mesin senilai Rp48,7 triliun seperti modernisasi alat pertahanan, keamanan, peralatan kesehatan, pendidikan, keselamatan penerbangan dan internal K/L.
Sua menyampaikan pula bahwa pemerintah telah menyalurkan Rp8,6 triliun untuk perbaikanjalan, irigasi, dan jaringan. Sementara untuk perbaikan gedung dan bangunan telah tersalurkan Rp2,9 triliun.
Sama halnya dengan belanja barang, belanja modal juga mengalami percepatan pada Mei yang terealisasi senilai Rp26 triliun sementara pada periode Januari—April baru senilai Rp71,4 triliun. Dengan demikian total belanja barang baru mencapai Rp97,4 triliun atau 20,1% dari pagu.
Sementara belanja pegawai tercatat telah mencapai Rp123,9 triliun hingga Mei 2025 atau mencapai 40,5% dari pagu. Kemudian belanja bantuan sosial (bansos) telah mencapai 32,6% dari pagu atau stara Rp48,8 triliun.
Untuk diketahui, percepatan belanja tersebut terjadi juga sejalan dengan pembukaan blokir anggaran sejak Maret 2025. Hingga kini, pemerintah mengklaim telah membuka blokir anggaran senilai Rp129 triliun yang diperuntukkan untuk program prioritas seperit pendidikan dan pertanian.
