Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirimkan surat panggilan kepada kepala daerah yang belum melengkapi pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk usulan lahan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan sebanyak 191 pemerintah daerah (Pemda) belum mengusulkan lahan SPPG untuk MBG sampai minggu ketiga Juni atau 14 Juni 2025.
Data menunjukkan jumlah Pemda yang belum mengusulkan lahan SPPG berangsur turun dari semula ada 260 Pemda yang belum mengusulkan lahan dapur MBG pada 3 Juni 2025, kini jumlah teranyar menjadi 191 Pemda pada 14 Juni.
“Makan bergizi gratis dari 260 [Pemda] setelah kita umumkan, ada perubahan [menjadi] 231 [Pemda] dan [kini menjadi] 191 pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan untuk SPPG,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (16/6/2025).
Adapun, Tomsi menyatakan Kemendagri bakal memberikan ultimatum melalui surat panggilan kepada kepala daerah agar segera merampungkan pelaksanaan lahan SPPG untuk MBG.
“Kalau sampai minggu depan masih belum lengkap, kirimkan surat panggilan untuk kepala daerahnya,” ujarnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Tomsi merincikan 191 Pemda yang belum mengusulkan lahan SPPG pada 14 Juni 2025 terdiri dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
“Jawa Barat ini kabupaten Bekasi sama sekali belum [mengusulkan lahan SPPG],” imbuhnya.
Selain itu, data Pemda yang belum mengusulkan lahan SPPG adalah Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara.
“Maluku Utara ini paling banyak ini ada 8 [kabupaten/kota yang belum mengusulkan lahan SPPG],” tambahnya.
Kemudian, ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Lampung.
Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan mempercepat 32.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.
“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu di bulan November akhir,” kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Dadan menuturkan target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.
Dia juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.
“Insyaallah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” ungkapnya.
Adapun, Dadan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengungkap program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap sumber daya manusia (SDM) masa depan Indonesia.
“Karena Indonesia masih tumbuh enam orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” tandasnya.
