Bisnis.com, JEDDAH — Potensi ekonomi dan pemangkasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi jemaah Indonesia terbuka lebar dengan perubahan skema bisnis hingga gagasan pembangunan kampung haji di Makkah, Arab Saudi.
Anggota Tim Pengawas Haji DPR yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan saat ini pihaknya sedang menggodok perubahan skema menjadi business-to-business (B2B) dalam penyedia layanan haji.
Pemerintah Arab Saudi tahun ini, diketahui, sudah menyerahkan penyediaan layanan haji terhadap jemaah Indonesia kepada 8 syarikah, dari tahun lalu hanya satu syarikah.
Marwan mengatakan akan lebih efisien secara anggaran jika syarikah-syarikah tersebut langsung berhubungan dengan entitas bisnis di Indonesia, yang sebelumnya sudah mengamankan fasilitas akomodasi dan transportasi sebelum harganya naik tinggi menjelang musim haji.
Saat ini, pembayaran untuk berbagai fasilitas akomodasi dan transportasi jemaah Indonesia di Tanah Suci, harus terlebih dahulu menunggu biaya haji disahkan oleh Kementerian Agama dan DPR.
"Kalau bisa di saat yang akan datang, kita bisa menurunkan ini ke bisnis, MoU pemerintah Indonesia [nantinya] juga sudah ditangani oleh syarikah, ditangani oleh PT, ditangani oleh travel. Maka pada saat awal bisa memilih dekat, bisa memilih fasilitas bagus, harga lebih murah, nanti begitu Pemerintah Indonesia diketok [biaya haji], baru bayar sama perusahaan," jelas Marwan saat tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Selasa (27/5/2025) malam.
Baca Juga
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025, sebelumnya disahkan oleh Kemenag dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI pada 7 Januari 2025, sebesar Rp89,41 juta, turun Rp4 juta dari tahun lalu Rp93,41 juta.
Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar Rp55,43 juta, atau 62% dari BPIH 2025. Sisanya diambil dari rata-rata nilai manfaat dana haji sebesar Rp33,97 juta per jemaah atau 38% dari BPIH 2025.
Menurut Marwan, dengan skema layanan diturunkan ke B2B dan diawasi langsung oleh pemerintah, BPIH ditaksir bisa jauh lebih murah.
Selain itu, pembangunan kampung haji di Makkah juga menjadi solusi jangka panjang untuk menurunkan biaya haji. Presiden Prabowo Subianto, ketika meresmikan Terminal Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta pada 4 Mei 2025, telah mengungkapkan gagasan itu.
Dia juga menyebut telah mendapat restu dari Pemerintah Arab Saudi berupa konsesi lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar selama 100 tahun. Meski demikian, negosiasinya masih terus berjalan.
"Keuntungan yang didapat [dari kampung haji] bisa menjadi subsidi terhadap jemaah yang akan datang, dan itu baru bisa kita jamin yang namanya rasa Nusantara," ujarnya.
