Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah baru akan melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara bila mendapat dukungan pendanaan yang memadai.
Untuk itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 yang baru dirilis pun tak memuat perincian rencana suntik mati pengangkit tenaga fosil tersebut.
Bahlil mengatakan, pihaknya sama sekali tak keberatan untuk memensiunkan PLTU batu bara dalam rangka transisi energi. Hanya saja, dia menekankan bahwa pensiun dini PLTU membutuhkan biaya besar, sementara dukungan pembiayaan dari perbankan masih minim.
"Sudahlah negara ini lagi butuh uang. Mau pensiun [PLTU] boleh, besok pagi saya pensiunkan. Tapi, ada enggak dana donor yang mau biayai? Yuk, kasih dong," kata Bahlil dalam konferensi pers peluncuran RUPTL 2025-2034 di Jakarta, Senin (27/5/2025).
Adapun, dalam RUPTL anyar itu, pemerintah akan menambah pembangkit listrik 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari jumlah itu, komposisi energi fosil atau PLTU batu bara mencapai sebesar 6,3 GW dan gas 10,3 GW atau setara 24%.
Sementara itu, mayoritas berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 42,6 GW atau 61% dan storage 10,3 GW atau 15%.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, belum ada perbankan yang mau memberi pembiayaan pensiun dini PLTU dengan bunga murah.
Menurutnya, jika pensiun dini PLTU dipaksakan akan menjadi beban bagi negara. Di sisi lain, Bahlil tak mau melimpahkan beban tersebut kepada pelanggan listrik atau masyarakat.
"Jangan minta pensiun, uangnya enggak dikasih, [malahan] kasih bunga mahal, teknologi mahal. Yang jadi beban siapa? Masa gue membebankan rakyat gue? Masa harus membebankan kepada negara untuk subsidi? Atau masa harus kurangi profitnya PLN? Yang benar saja," jelas Bahlil.
Wacana pensiun dini PLTU di Tanah Air belakangan seolah jalan di tempat sejak diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik atau Perpres EBT.
Baca Juga
Baru-baru ini, pemerintah juga telah mengeluarkan roadmap transisi energi yang memuat skema pensiun dini PLTU, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Peraturan tersebut berisi peta jalan untuk mengakhiri operasional PLTU batu bara guna mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bakal melakukan pensiun dini PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria. Pemerintah juga akan melarang pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022.
Permen tersebut juga memuat pertimbangan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri untuk mempercepat penghentian operasional PLTU batu bara secara total.
