Akan tetapi, tambah Ferry, pengusaha yang melaporkan perburukan bisnis hotel itu bertambah menjadi 83% pada Januari 2025.
Alhasil, 20% dari 717 responden mengatakan mengalami penurunan pendapatan hotel hingga 50% sejak diimplementasikannya kebijakan efisiensi oleh pemerintah.
“Pada awal 2025 menjadi titik terendah [pasar hotel usai diteken kebijakan efisiensi]. Penyebabnya pasti karena aktivitas bisnis melambat, adanya ketergantungan hotel pada government market dan ada bulan puasa di Maret yang secara tradisional bisa menurunkan okupansi,” tegasnya.
Jual Gedung
Tidak hanya risiko PHK massal, PHRI Jakarta juga menyebut banyak pengusaha yang terpaksa menjual hotelnya lantaran kesulitan dalam menjalankan bisnisnya.
Ketua Umum BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan, hotel-hotel yang dijual itu sangat mudah ditemukan, utamanya di platform aplikasi jual beli online, seperti OLX.
“Kalau kita lihat angka-angka di OLX atau di aplikasi lain, itu yang jualan hotel itu sudah sangat banyak sekali. Kalau hotel itu dijual kan artinya mereka kesulitan untuk mengelola,” ujarnya.
Baca Juga
Kendati begitu, dia belum bisa memaparkan lebih jauh mengenai fenomena ini. Pasalnya, sejauh ini PHRI Jakarta belum menerima laporan resmi dari pelaku usaha yang menutup usahanya di Jakarta.
“Kalau yang menutup, yang melapor sih belum ada ya,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan Bisnis pada situs OLX, ditemukan sejumlah iklan hotel yang dijual di kawasan Jakarta. Adapun, harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp47 miliar hingga Rp500 miliar.
Hotel di kawasan Bandengan, Jakarta misalnya ditawarkan di platform OLX dengan harga mulai dari Rp65 miliar. Hotel tersebut tercatat memiliki luas tanah 1.174 m2 dan luas bangunan 2.689 m2. Gedung tersebut memiliki 6 lantai dengan sejumlah fasilitas di dalamnya seperti cafe, ruang meeting hingga karaoke.
Selain itu, ada juga hotel dijual di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat yang ditawarkan dengan harga Rp500 miliar. Berdasarkan iklan pada platform OLX, hotel tersebut tercatat memiliki luas tanah 12.543 m2 dan luas bangunan 14.932 m2. Terdapat sejumlah fasilitas dalam gedung tersebut seperti area lounge, karaoke dan spa.
Insentif Pemerintah
Sutrisno mengungkapkan bahwa pengusaha hotel mengharapkan adanya dukungan atau insentif dari pemerintah untuk menggairahkan kembali industri perhotelan. Apalagi, industri hotel dan restoran selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13%.
Selain itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023, terdapat lebih dari 603.000 tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum di Jakarta.
Adapun, langkah-langkah strategis yang diusulkan meliputi pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat, serta peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan.
Kemudian, penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi, peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral, serta penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antarinstansi agar lebih efisien dan transparan.
Sementara itu, Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani menyatakan bahwa pengusaha hotel kini harus memutar otak untuk mencari strategi demi menjaga keberlangsungan bisnisnya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak efisiensi anggaran pemerintah yang dipastikan berlanjut pada 2026.
Hariyadi menegaskan, saat ini industri perhotelan sudah tidak bisa mengharapkan segmen pemerintah yang selama ini menjadi pangsa pasar terbesar industri ini.
“Industri hotel harus sungguh-sungguh untuk menggarap pasar yang non-pemerintah,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Rabu (21/5/2025).
Meski diakuinya tidak mudah untuk beralih ke pasar lain, Hariyadi menyebut bahwa hal tersebut perlu dilakukan agar bisnis perhotelan tetap dapat berjalan.
