Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan segera memberi keterangan pers terkait sikap pemerintah atas keputusan Presiden AS Donald Trump yang tetap menetapkan tarif impor dari RI 32%.
Sri Mulyani mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin negosiasi tarif Trump dengan pihak AS. Airlangga sendiri dijadwalkan bertemu dengan perwakilan AS pada Selasa (8/7/2025) waktu setempat.
"Nanti saja ya, hari Selasa akan kita respons. Nanti sama Pak Menko aja ya," ujar bendahara negara itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan bahwa tarif 32% yang diterapkan Trump ke produk asal Indonesia itu belum efektif. Adapun, tarif Trump ke RI 32% berlaku 1 Agustus 2025.
Oleh sebab itu, Anggito mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan negosiasi dengan pemerintah Negeri Paman Sam itu sebelum tarif benar-benar berlaku.
"Belum efektif, belum tahu nanti. Saya belum kasih komen, belum dapat final seperti apa. Saya kira iya [lanjut negosiasi]," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Baca Juga
Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% melalui surat terbuka yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). Trump juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara.
Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.
Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara. Alhasil, Indonesia kena tarif Trump 32%.
“Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujar Trump dalam surat tersebut.
AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia. Trump mengundang RI untuk berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini.
Kendati demikian, tak dipungkiri, setelah bertahun-tahun untuk membahas hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam.
“Kami harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik,” tuturnya.
