Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Senin (12/5/2025) yang meminta pabrikan farmasi untuk menurunkan harga obat-obatan.
Dilansir dari Reuters, para produsen farmasi diminta dapat menjalankan perintah tersebut dalam 30 hari mendatang. Pemerintah AS akan mengambil langkah lebih lanjut untuk membuat harga obat-obatan lebih murah jika perusahaan-perusahaan itu tidak menunjukkan proses yang signifikan dalam 6 bulan sejak perintah ditandatangani.
Trump mengatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah akan mengenakan tarif pada perusahaan jika harga di AS tidak sesuai dengan harga di negara lain dan mengatakan dia mengupayakan pemotongan harga obat antara 59% dan 90%. "Semua pihak harus menyamakan [harga]. Semua orang harus membayar harga yang sama," kata Trump.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2025
Investor bersikap skeptis tentang penerapan perintah tersebut. Saham perusahaan farmasi, yang sempat turun karena ancaman penetapan harga, telah kembali naik dalam pembukaan perdagangan pada hari Senin.
Sebagai informasi, Amerika Serikat membayar harga tertinggi untuk obat resep, seringkali hampir tiga kali lebih mahal daripada negara maju lainnya. Trump mencoba dalam masa jabatan pertamanya untuk menyamakan Amerika Serikat dengan negara lain tetapi usahanya tidak direstui oleh pengadilan.
Trump mengatakan perintahnya tentang harga obat sebagian merupakan hasil diskusi dengan seorang teman, yang tidak disebutkan namanya, yang memberi tahu presiden bahwa dia mendapat suntikan penurun berat badan seharga US$88 di London dan suntikan yang sama di AS menghabiskan biaya US$1.300.
Baca Juga
Jika produsen obat tidak memenuhi harapan, pemerintah akan menggunakan peraturan untuk menurunkan harga obat ke tingkat internasional dan mempertimbangkan berbagai tindakan lain, termasuk mengimpor obat dari negara maju lain dan menerapkan pembatasan ekspor.
Perintah tersebut juga mengarahkan Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) untuk mempertimbangkan penegakan hukum yang agresif terhadap apa yang disebut pemerintah sebagai praktik antipersaingan oleh produsen obat.
"Kita semua familier dengan beberapa tempat di mana perusahaan farmasi memaksakan batasan untuk mencegah persaingan yang akan menurunkan harga mereka," kata seorang pejabat Gedung Putih, menunjuk pada perlindungan paten dan kesepakatan yang dibuat produsen obat dengan perusahaan generik untuk menahan diri dari membuat tiruan yang lebih murah.
Pengacara kebijakan kesehatan Paul Kim menilai perintah eksekutif tersebut kemungkinan akan menghadapi gugatan hukum, khususnya karena melampaui batas yang ditetapkan oleh hukum AS, termasuk pada impor obat-obatan dari luar negeri.
"Saran perintah tersebut, tentang impor yang lebih luas atau langsung ke konsumen jauh melampaui apa yang diizinkan undang-undang," kata Kim.
Adapun, FTC memiliki sejarah panjang dalam tindakan penegakan antimonopoli terhadap perusahaan farmasi dan perawatan kesehatan lainnya.
Badan tersebut dapat memblokir merger yang diyakini akan merugikan persaingan dan menantang perjanjian antipersaingan. Namun, juru bicara komisi tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai perintah eksekutif Presiden AS.
