Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumpulkan sejumlah pengusaha properti nasional hingga bos perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membahas dukungan program 3 juta rumah.
Sejumlah bos properti nasional yang turut serta terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yakni A. Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakni Adrianto P. Adhi, serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) yakni Haryanto Tirtohadiguna.
Ara menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut pihak pengembang hingga perbankan yakni BBCA sepakat bakal menyelesaikan tantangan pembangunan hingga penyaluran program 3 juta rumah.
“Kami sepakat bahwa tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan juga perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum dan keberlanjutan,” jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @Maruararsirait, dikutip Minggu (4/5/2025).
Lebih lanjut, Ara juga menjelaskan bahwa dirinya bersama pengusaha properti dan bankir nasional itu turun membicarakan pemanfaatan lahan negara.
Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis memastikan ketersediaan lahan bagi pengembang, terutama yang bakal membangun rumah-rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan lahan negara sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan lahan, terutama bagi MBR,” pungkas Ara.
Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait memang secara terbuka menyebut bakal melibatkan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Alasannya, karena anggaran yang dikucurkan negara lewat APBN untuk mendukung program perumahan dinilai sangatlah sedikit.
Di samping itu, Ara juga menyebut bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.
Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta lantaran biaya yang dikucurkan pemerintah kepada Kementerian PKP sangatlah minim.
Bahkan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun hanya mampu digunakan untuk menjalankan program eksisting.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).
