Bisnis.com, KARAWANG - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut rencana pemerintah untuk menyempurnakan regulasi, termasuk kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) berbasis insentif disambut baik oleh investor.
Menteri Investasi dan Hiliriasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengatakan, beberapa perusahaan dari berbagai negara menyambut baik atas rencana pemerintah melakukan deregulasi atau pengurangan aturan yang selama ini menghambat proses masuknya investor.
"Sangat positif dari beberapa negara yang sudah menyampaikan ke saya, beberapa perusahaan, dengan adanya deregulasi dan juga penyempurnaan dari peraturan-peraturan kita ke depan," kata Rosan kepada wartawan di Karawang, Rabu (30/4/2025).
Dalam hal ini, pemerintah masih melakukan pematangan rencana dengan nantinya dibentuk Satgas Deregulasi. Rencana ini juga termasuk menyesuaikan kebijakan non-tariff measures seperti TKDN yang akan diubah berbasis insentif.
Selama ini, aturan TKDN merupakan bagian dari hambatan nontarif dengan tujuan mendorong pertumbuhan industri sekaligus melindungi daya saing industri dalam negeri dari produk impor.
"Sebenarnya kan nanti kita akan revisi sifatnya TKDN ini adalah pemberian insentif. Jadi kalau mereka mencapai TKDN 40% akan lebih berikan insentif fiskal yang lebih besar, ini lebih positif tone, kita harap ini direspons sangat baik," tuturnya.
Baca Juga
Sebelumnya, pemerintah akan membentuk satuan tugas atau Satgas Deregulasi Ekonomi untuk merelaksasi aturan TKDN hingga kuota impor seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Satgas Deregulasi itu akan dibentuk bersama dengan Satgas PHK.
"Nah, ini kita sedang dimatangkan. Jadi ini semua berjalan secara paralel," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Lewat temuan Satgas tersebut, Politisi Partai Golkar itu berharap dalam waktu dekat pemerintah bisa mengeluarkan paket-paket kebijakan. Nantinya, pemerintah terlibat dahulu memprioritaskan paket kebijakan yang lebih mudah.
Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, dan TKDN yang kaitannya dengan ICT [information and communication technology]," jelas Airlangga.
