Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara ihwal pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Hal ini sekaligus merespons salah satu tuntutan buruh dalam aksi May Day pada Kamis (1/5/2025).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya tengah merampungkan konsep pembentukan Satgas PHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).
“Kami bersama Kemenko Ekonomi dan Kemensesneg sedang finalisasi konsep Satgas PHK,” kata Yassierli kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).
Untuk diketahui, Satgas PHK dibentuk untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.
Sejalan dengan momentum May Day 2025 yang akan dihadiri sekitar 200.000 buruh/pekerja, Yassierli menuturkan Kemnaker juga berencana menghadiri agenda tersebut yang dihelat di Monumen Nasional (Monas).
“Insya Allah kami akan hadir [di May Day besok],” ujarnya.
Baca Juga
Berdasarkan susunan acara May Day 2025 yang diterima Bisnis, massa peserta May Day akan mulai masuk ke lapangan Monas pada pukul 08.30 WIB. Nantinya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara May Day dan memberikan sambutan.
Selain Kepala Negara RI, pimpinan serikat buruh sedunia dari International Trade Union Confederation (ITUC), hingga sejumlah menteri dan pimpinan DPR juga dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day 2025.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 akan dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.
Said memperkirakan acara ini akan dihadiri lebih dari 200.000 buruh beserta keluarga, serta masyarakat luas yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.
“May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa May Day tahun ini setidaknya membawa enam isu utama yang menjadi harapan buruh Indonesia. Pertama, hapus outsourcing. Kedua, membentuk Satgas PHK.
Ketiga, mewujudkan upah yang layak. Keempat, lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru.
Kelima, lindungi pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU PPRT. Keenam, berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.
“May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” imbuhnya.
Selain di Jakarta, Iqbal menyampaikan bahwa peringatan May Day 2025 juga bakal digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.
Tercatat, ada lebih dari 1 juta buruh yang akan turun ke jalan, di antaranya Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, hingga Balikpapan.
