Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengakui bahwa komunikasi dari pemerintahannya saat ini kurang baik dan belum maksimal.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI bertajuk "Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan" di Jakarta pada Selasa (8/4/2025).
"Saya sadar dalam beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang [baik]. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo.
Sarasehan ekonomi tersebut menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan pelaku ekonomi. Pasalnya, acara tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari ekonom, perwakilan investor, hingga pemimpin redaksi media.
Prabowo mengatakan Sarasehan Ekonomi digelar atas permintaannya agar tokoh di bidang ekonomi dapat menjelaskan situasi perekonomian nasional dan global.
Menurut Prabowo, sudah saatnya pemerintah yang ia pimpin lebih komunikatif dan proaktif dalam memberi keterangan tentang kondisi terkini.
Baca Juga
"Saya minta acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah memasuki masa 6 bulan bekerjanya pemerintah yang saya pimpin. Sebagai pemegang mandat dari bangsa, dari rakyat sejak 20 Oktober 2024, sudah saatnya lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan-keterangan tentang keadaan yang berlaku," imbuhnya.
Sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih yang hadir di acara Sarasehan Ekonomi, antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Pelaksana (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain itu, hadir pula Menteri Luar Negeri Sugiyono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
