Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) optimistis kapasitas terpasang tahunan biodiesel yang dimiliki perusahaan-perusahaan di bawah naungannya mencukupi untuk penyediaan keperluan feedstock jika mandatory bahan bakar nabati berbasis sawit sebesar 50% atau B50 diimplementasikan pada 2026.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aprobi Ernest Gunawan mengatakan, kebutuhan feedstock diperkirakan bertambah menjadi 17 juta – 18 juta ton apabila tahun depan peningkatan dari B40 menjadi B50 terealisasi.
“Apabila tahun depan naik menjadi B50, kebutuhan feedstock diperkirakan bertambah menjadi 17 juta – 18 juta ton. Dengan kapasitas terpasang tahunan biodiesel di Aprobi sekitar 19,6 kl [kiloliter], B50 masih memungkinkan,” kata Ernest kepada Bisnis baru-baru ini.
Hanya saja, tambah dia, ada kemungkinan kuota ekspor yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menjadi lebih sedikit.
Adapun, Ernest menilai eksekusi program biodiesel nasional dalam kurun 5 tahun terakhir berhasil. Hal yang menjadi indikator keberhasilan adalah lonjakan pemanfaatan biodiesel di Tanah Air selama periode tersebut.
Dia menjelaskan, sejak 2020 sampai dengan 2024, pemanfaatan biodiesel di dalam negeri tercatat meningkat 43,45% dari 8,4 juta/tahun.
Baca Juga
Tahun lalu, jelasnya, program biodiesel telah menyerap 13,1 juta kl atau 98% dari target realisasi produksi untuk B35, yaitu sebanyak 13,4 juta kl. Adapun, pemerintah mematok alokasi B40 sebesar 15,6 juta kl pada tahun ini.
“Plus-minusnya hanya 2%. Dengan angka-angka ini, program B35 bisa dikategorikan berhasil,” kata Ernest.
Dia melanjutkan sejumlah upaya pun telah dilakukan untuk menyokong program B40 tahun ini. Meliputi, memastikan seluruh anggota asosiasi telah berkoordinasi dengan pabrik-pabrik yang dimiliki untuk memenuhi standar spesifikasi. Khususnya, water content.
Kemudian, mengamankan ihwal penyaluran yang dipisah antara public service obligation (PSO) dan non-public service obligation (non-PSO).
Tahun ini, dari alokasi biodiesel sebesar 15,6 juta kl, sebanyak 7,55 juta kl dialokasikan untuk sektor PSO yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta 8,07 juta kl untuk sektor non-PSO.
“Saya memastikan target tersebut jalan. Kendati untuk yang non-PSO tidak mendapatkan insentif, tetapi dari segi kualitas sudah dijaga lewat regulasi yang mengatur badan usaha bahan bakar minyak [BU BBM] wajib melakukan penyampuran,” jelasnya.
Selain itu, kata Ernest, berlaku denda untuk setiap tindakan pelanggaran terkait. Dalam hal ini, sambungnya, pihak regulator melakukan pengawasan di masing-masing lokasi dengan menempatkan person in charge (PIC).
