Bisnis.com, JAKARTA - Thailand tengah menyusun rancangan undang-undang untuk membentuk zona ekonomi khusus di selatan negeri guna mempercepat proyek transportasi strategis yang akan menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.
Melansir Reuters, Sabtu (22/3/2025), Kementerian Transportasi Thailand mengatakan RUU ini akan membentuk sebuah komisi yang bertugas mempercepat pembangunan Koridor Ekonomi Selatan di provinsi Chumphon, Ranong, Suratthani, dan Nakhon Si Thammarat.
Proyek Landbridge yang diusulkan oleh Partai Pheu Thai pimpinan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diperkirakan menelan biaya sekitar 1 triliun baht (US$29 miliar). Infrastruktur ini akan menghubungkan dua pelabuhan di kedua sisi semenanjung Thailand melalui jalur rel dan jalan raya sepanjang 100 kilometer.
Dengan adanya jalur alternatif ini, waktu pengiriman barang antara Samudra Hindia dan Pasifik dapat dipangkas, mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka—jalur laut tersibuk dunia yang melintasi Malaysia dan Singapura.
Komisi yang akan diketuai langsung oleh perdana menteri ini akan bertanggung jawab atas perencanaan logistik, infrastruktur, teknologi informasi, serta pengembangan fasilitas pendukung di kawasan tersebut. Selain itu, komisi ini juga memiliki mandat untuk mengamankan sumber pendanaan bagi proyek tersebut.
RUU ini akan melalui tahap konsultasi publik sebelum diajukan ke kabinet dan parlemen untuk pembahasan lebih lanjut.
Baca Juga
Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Srettha Thavisin dari Partai Pheu Thai telah menawarkan proyek Landbridge ini kepada investor asing dalam kunjungannya ke Amerika Serikat dan China.
Thailand menargetkan proyek ini rampung pada 2030. Pemerintah juga membuka peluang bagi investor asing untuk memiliki lebih dari 50% saham dalam usaha patungan dengan perusahaan lokal guna mendukung pembangunan infrastruktur.
Kantor Kebijakan dan Perencanaan Transportasi memperkirakan pembangunan pelabuhan laut dalam di Ranong (Laut Andaman) dan Chumphon (Teluk Thailand) akan menelan biaya sekitar 630 miliar baht.
