Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty memproyeksikan defisit APBN 2025 akan melebar dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemerintah sendiri telah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53% dari produk domestik bruto (PBD) pada tahun ini, sesuai Undang-Undang Nomor 62/2024 tentang APBN 2025.
Kendati demikian, APBN per Februari 2025 sudah mencatatkan defisit Rp31,2 triliun atau setara dengan 0,13% terhadap PDB.
Terakhir kali APBN defisit pada awal tahun terjadi saat masa pandemi Covid-19 atau 2021. Saat itu, APBN mencatat defisit 4,56% pada akhir tahun atau lebih tinggi dari ambang batas yang diterapkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yaitu 3%.
Belum lagi penerimaan pajak yang turun drastis pada awal tahun ini. Kemenkeu melaporkan penerimaan pajak mencapai Rp187,8 triliun per Februari 2025 atau turun 30,2% dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 senilai Rp269,02 triliun.
Telisa mengaku takut defisit APBN 2025 akan melebihi 3% atau kembali melanggar ketentuan UU Keuangan Negara. Oleh sebab itu, dia mendorong agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan usaha ekstra.
Baca Juga
Dia mencontohkan otoritas pajak harus bisa mendorong agar semua wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Terlebih, masa pelaporan SPT Tahunan tidak lama lagi yaitu hingga 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2025 untuk wajib pajak badan.
"Terus sama pemerintah memang benar-benar ngerem dulu sih [belanjanya]. Program prioritas juga ya harus diliat-liat dulu, lah, dipilah-pilah lagi yang mana yang urgent," ujar Telisa di Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2025).
Menurutnya, jika penerimaan pajak bisa dimaksimalkan dan belanja negara diperuntukkan hanya untuk program esensial maka defisit APBN 2025 bisa tetap di bawah 3%.
"Kalau naik [defisitnya] iya, tetapi kalau melewati 3% sih saya rasa enggak, ya, karena itu kan sudah perintah Undang-Undang, ya. Nanti jadi sinyal buruk juga untuk investor kalau defisit kita melebihi 3%," tutup Telisa.
Pemerintah Belum Ubah Target Defisit APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masih terlalu dini untuk mengubah target defisit APBN pada awal tahun, meski penerimaan pajak yang turun 30% per Februari 2025.
Sri Mulyani menyampaikan terkait perubahan postur maupun asumsi makro APBN 2025, sejatinya dilakukan pada pertengahan tahun dalam laporan semester yang nantinya disampaikan kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kami pasti menyampaikan laporan semester kepada kabinet dan DPR. Jadi kalau hari ini sudah ngomongin [proyeksi defisit akhir] Desember, wong pertengahan tahun belum kita lewati, ojo kesusu [jangan terburu-buru],” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).
Berkaca dari tahun lalu, pemerintah melakukan perubahan postur APBN terkait defisit yang dikerek naik dari 2,29% menjadi 2,7% dalam laporan semester. Realiasasinya, pada Desember 2024 pemerintah melaporkan defisit senilai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB.
Untuk itu, Sri Mulyani menekankan saat ini pihaknya akan fokus menjaga postur APBN sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 62/2024 tentang APBN 2025 yang mengamanatkan defisit di angka Rp616,2 triliun atau setara 2,53%.
“Defisit akhir tahun tetap berpedoman pada APBN [2025], nanti akan ada pergerakan dan setiap pergerakan saya akan sampaikan,” janjinya.
