Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonomi dan Digital Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Samuel Hayes mengingatkan pentingnya keterbukaan pasar untuk mempercepat aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development untuk OECD.
Samuel menyatakan Kedutaan Besar Inggris akan mendukung penguatan kerangka regulasi keuangan Indonesia di sektor-sektor utama seperti asuransi syariah. Menurutnya, penguatan kerangka regulasi keuangan akan mempercepat prosesi akses OECD.
Khusus untuk penguatan regulasi sektor asuransi syariah, dia menekankan pentingnya penerapan praktik terbaik global.
"Standar OECD menekankan keterbukaan pasar, transparansi, dan stabilitas keuangan. Prinsip-prinsip itu sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah terkemuka," ujar Samuel dalam acara Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI di Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).
Apalagi, sambungnya, sektor asuransi syariah terus tumbuh secara dalam satu dekade terakhir. Dia menukil laporan OJK yang mengungkapkan total kontribusi bruto industri asuransi syariah mencapai sekitar US$400 juta per tahun atau sekitar 9% dari total pasar asuransi Indonesia.
Hanya saja, Samuel melihat asuransi syariah masih menjadi segmen yang kurang dimanfaatkan dalam sistem keuangan Indonesia. Dia mencontohkan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dari OJK pada 2023 mengungkapkan bahwa hanya 12,9% masyarakat yang secara aktif menggunakan layanan keuangan syariah.
Baca Juga
Samuel mengungkap Inggris telah menjadi pemimpin global dalam layanan keuangan tanpa terkecuali asuransi syariah. Bursa Efek London, lanjutnya, merupakan pusat sukuk atau obligasi syariah dengan menyumbang sekitar 35% sukuk berdenominasi dolar AS yang beredar secara global.
"Integrasi standar internasional, kebijakan yang berpihak pada investor, dan program literasi keuangan telah berkontribusi pada peran Inggris sebagai pusat keuangan syariah global, sebuah model yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya memperluas sektor asuransi Islam," jelasnya.
Dia pun menyatakan Inggris akan membantu Indonesia untuk membangun sektor asuransi syariah yang berdaya saing global sehingga mempercepat aksesi OECD.
Percepat Aksesi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Indonesia siap mengirim Initial Memorandum aksesi ke OECD pada Juni 2025.
Airlangga sendiri melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis untuk mempercepat aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD selama 3—5 Maret 2025.
Dia menyatakan saat ini pemerintah memprioritaskan peningkatan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Menurutnya, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung pencapaian berbagai prioritas tersebut. Alasannya, Indonesia harus melakukan transformasi struktural sebelum bisa diterima ke OECD seperti memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi.
“Indonesia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD," ungkap Airlangga dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan pemerintah menargetkan proses aksesi OECD selesai dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan.
